• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Tax Regulation

Tax Regulation

DateTitleContent
2018/09/05KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/KM.10/2018 TENTANG  NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 11 SEPTEMBER 2018KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 11 SEPTEMBER 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau …2018-09-05 10:08:58
2018/08/10PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGAPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor186/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga; bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur …2018-08-10 15:00:34
2018/08/10SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2018   TENTANG   PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAKSURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ/2018 TENTANG PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi. Terkait hal tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2017 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan …2018-08-10 14:20:01
2018/08/10PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERALPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan khusus, pemegang izin pertambangan rakyat, pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi, dan pemegang kontrak karya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak, perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak di bidang usaha pertambangan mineral; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak …2018-08-10 14:14:38
2018/08/10KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2018 TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017. PERTAMA : Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak Juli 2018. KEDUA : Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpindah lokasi KPP, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tetap berlaku. KETIGA : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini. KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: Direktur Peraturan Perpajakan I;  Direktur Peraturan Perpajakan II; Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat; Direktur Teknologi Informasi Perpajakan; Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; Direktur Transformasi Proses Bisnis; Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar; Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus; Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat; Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I; Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur; Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara; Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat; Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu; Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua; Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga; Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat; Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa; Kepala KPP Badan dan Orang Asing; Kepala KPP Madya Jakarta Pusat; Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I; Kepala KPP Madya Jakarta Timur; Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Kepala KPP Madya Jakarta Barat; dan Kepala KPP Pratama Jakarta Kemayoran Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd. ROBERT PAKPAHANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 178/PJ/2018 TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan …2018-08-10 14:07:17
2018/08/10KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33/KM.10/2018 TENTANG  NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 14 AGUSTUS 2018KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 33/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 08 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 14 AGUSTUS 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2018-08-10 13:56:01
2017/08/15Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 32/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Agustus 2017 Sampai Dengan 22 Agustus 2017 (Berlaku sejak tanggal  16 Agustus 2017  sampai dengan 22 Agustus 2017) Tanggal 15 Agustus 20172017-08-15 10:18:48
2017/08/08Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 31/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 09 Agustus 2017 Sampai Dengan 15 Agustus 2017 (Berlaku sejak tanggal  09 Agustus 2017  sampai dengan 15 Agustus 2017) Tanggal 08 Agustus 20172017-08-08 14:44:47
2017/08/01Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 02 Agustus 2017 Sampai Dengan 08 Agustus 2017 (Berlaku sejak tanggal  02 Agustus 2017  sampai dengan 08 Agustus 2017) Tanggal 01 Agustus 20172017-08-01 13:53:00
2017/07/27Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.03/2017Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Dan Dasar Perhitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek (berlaku sejak 27 Juli 2017) 2017-07-27 10:50:52
2017/07/25Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 29/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Juli 2017 Sampai Dengan 01 Agustus 2017 (Berlaku sejak tanggal  26 Juli 2017  sampai dengan 01 Agustus 2017) Tanggal 25 Juli 20172017-07-25 09:39:08
2017/07/24Advance Pricing AgreementAdvance Pricing Agreement (APA)2017-07-24 15:51:54
2017/07/18KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 28/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 Juli 2017 Sampai Dengan 25 Juli 2017 (Berlaku sejak tanggal  19 Juli 2017  sampai dengan 25 Juli 2017) Tanggal 18 Juli 20172017-07-18 10:12:54
2017/07/04Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 Juli 2017 Sampai Dengan 11 Juli 2017 (Berlaku sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan 11 Juli 2017) Tanggal 04 Juli 20172017-07-04 10:35:29
2017/06/20Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 Juni 2017 Sampai Dengan 04 Juli 2017 (Berlaku sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 04 Juli 2017) Tanggal 20 Juni 20172017-06-20 15:19:00
2017/06/19Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi  (berlaku sejak 19 Juni 2017)2017-06-19 14:56:33
2017/06/19Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 10/PJ/2017Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2017) Tanggal 19 Juni 20172017-06-19 10:11:22
2017/06/18GUGATAN PAJAKGUGATAN PAJAK2017-06-18 12:34:57
2017/06/18KEBERATAN DAN BANDING PAJAKKEBERATAN DAN BANDING PAJAK2017-06-18 12:32:53
2017/06/13Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 14 Juni 2017 Sampai Dengan 20 Juni 2017 (Berlaku sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017) Tanggal 13 Juni 20172017-06-13 14:56:10
2017/06/13Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : PMK- 73/PMK.03/2017Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (berlaku pada tanggal 13 Juni 2017)2017-06-13 10:32:12
2017/06/06Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 23/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 07 Juni 2017 Sampai Dengan 13 Juni 2017 (Berlaku sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2017) Tanggal 06 Juni 20172017-06-06 14:27:50
2017/05/30Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 22/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Mei 2017 Sampai Dengan 06 Juni 2017 (Berlaku sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 06 Juni 2017) Tanggal 30 Mei 20172017-05-30 14:17:55
2017/05/23Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 21/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Mei 2017 Sampai Dengan 30 Mei 2017 (Berlaku sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 30 Mei 2017) Tanggal 23 Mei 2017 2017-05-23 13:52:20
2017/05/16Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : PMK- 68/PMK.03/ 2017Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak (Berlaku sejak tanggal 16 Mei 2017)2017-05-16 15:52:49
2017/05/16Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 20/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Mei 2017 Sampai Dengan 23 Mei 2017 (Berlaku sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2017) Tanggal 16 Mei 20172017-05-16 11:33:55
2017/05/12PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 08/PJ/2017SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA2017-05-12 12:13:28
2017/05/12Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : PMK 66/PMK.03/2017Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga (berlaku sejak 12 Mei 2017)2017-05-12 10:07:48
2017/05/09Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 19/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Mei 2017 Sampai Dengan 16 Mei 2017 (Berlaku sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2017) Tanggal 09 Mei 20172017-05-09 11:28:34
2017/05/08PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PP No. 1 TAHUN 2017AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  2017-05-08 12:22:16
2017/05/08Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (berlaku pada tanggal 8 Mei 2017)   2017-05-08 10:41:12
2017/05/02Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 18/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 03 Mei 2017 Sampai Dengan 09 Mei 2017 (Berlaku sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan 09 Mei 2017) Tanggal 02 Mei 2017 2017-05-02 11:20:44
2017/04/25Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 April 2017 Sampai Dengan 02 Mei 2017 (Berlaku sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 02 Mei 2017) Tanggal 25 April 20172017-04-25 11:14:26
2017/04/21Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (berlaku sejak 21 April 2017) 2017-04-21 10:18:36
2017/04/21Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE–10/PJ/2017Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  (berlaku sejak 21 April 2017) 2017-04-21 10:00:50
2017/04/18Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 19 April 2017 Sampai Dengan 25 April 2017 (Berlaku sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 25 April 2017) Tanggal 18 April 20172017-04-18 11:05:40
2017/04/17Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.010/2017Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta  Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha (Berlaku sejak tanggal 17 April 2017)2017-04-17 14:06:32
2017/04/11Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 12 April 2017 Sampai Dengan 18 April 2017 (Berlaku sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 18 April 2017) Tanggal 11 April 2017 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15/KM.10/20172017-04-11 09:51:58
2017/04/04Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017Pembayaran Pajak Secara Elektronik (berlaku sejak tanggal 4 April 2017) 2017-04-04 09:04:28
2017/04/04Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14/KM.10/2017Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 April 2017 Sampai Dengan 11 April 2017 (Berlaku sejak tanggal  05 April 2017 sampai dengan 11 April 2017) Tanggal 04 April 20172017-04-04 08:00:47
2017/03/29Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sumber : pajak.go.id  2017-03-29 23:03:54
2017/03/29PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 03 /PJ /2017TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK   sumber : pajak.go.id2017-03-29 22:00:16
2017/03/13Peraturan  Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.03/2017  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017   tanggal   10 Maret 2017,   tentang Tata Cara Pelaporan dan Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu   sumber : www.jdih.kemenkeu.go.id          2017-03-13 11:31:47
2017/03/06Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2017    tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. sumber : jdih.kemenkeu.go.id      2017-03-06 01:43:32
2017/03/06Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017   Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional sumber : jdih.kemenkeu.go.id      2017-03-06 01:39:19
2017/03/01Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017   Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017    tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. sumber : jdih.kemenkeu.go.id      2017-03-01 01:50:40
2017/03/01Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017    Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017     tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sumber : jdih.kemenkeu.go.id      2017-03-01 01:49:26
2017/02/19Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2017     tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 /PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional. sumber : jdih.kemenkeu.go.id    2017-02-19 01:55:33
2017/02/07Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017    tentang Bukti Pemotongan dan/ atau Pemungutan Pajak Penghasilan. sumber : jdih.kemenkeu.go.id    2017-02-07 01:53:28
2017/01/18Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3/KM.10/2017KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3/KM.10/2017 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 24 JANUARI 2017 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau …2017-01-18 14:03:49
2017/01/10Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2/KM.10/2017KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/KM.10/2017 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 17 JANUARI 2017 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang …2017-01-10 11:35:44
2017/01/04Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya sumber : pajak.go.id  2017-01-04 23:07:07
2017/01/04Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016     tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. sumber jdih.kemenkeu.go.id        2017-01-04 01:59:36
2017/01/04Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2016    tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/ atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.    2017-01-04 01:57:40
2016/12/30PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 213 /PMK.03/ 2016JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA2016-12-30 12:18:11
2016/12/30Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.03/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2016 TENTANG   JENIS DOKUMEN DAN/ ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor …2016-12-30 11:41:40
2016/12/28Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.010/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, telah diatur ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau;     b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, perlu melakukan perubahan atas tarif efektif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan …2016-12-28 11:44:13
2016/12/27Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 54/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 3 JANUARI 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang …2016-12-27 11:48:35
2016/12/22Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-28/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2016 TENTANG KETENTUAN PENGALIHAN HARTA BERUPA DANA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pengalihan harta sehubungan dengan perbedaan kurs mata uang dan pengalihan harta sebelum diterimanya Surat Keterangan dalam rangka pengampunan pajak;     b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a …2016-12-22 11:54:16
2016/12/22Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-27/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak yang diselenggarakan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);     2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang …2016-12-22 11:50:51
2016/12/20Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 53/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang …2016-12-20 11:57:04
2016/12/19Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-26/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2016 TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 (selanjutnya disebut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dan perubahannya);     b. bahwa dalarn rangka menyempurnakan beberapa format …2016-12-19 10:03:39
2016/12/13Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 52/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau …2016-12-13 10:09:32
2016/12/13Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-25/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan, mengoptimalkan peran dan fungsi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun …2016-12-13 10:07:00
2016/12/09Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-24/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENILAIAN UNTUK PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penilaian objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);     b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan kualitas penilaian, serta memberikan kepastian hukum, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara penilaian untuk penentuan …2016-12-09 10:37:05
2016/12/06Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 51/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 13 DESEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang …2016-12-06 10:40:04
2016/11/29Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 6 DESEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-11-29 10:43:12
2016/11/22Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 49/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 29 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-11-22 11:08:01
2016/11/21Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.04/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG   PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperkuat pondasi perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah, perlu mendukung berkembangnya industri kecil menengah;     b. bahwa untuk lebih mendukung daya saing industri nasional, dan memenuhi kebutuhan barang dalam negeri sebagai …2016-11-21 11:10:17
2016/11/15Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 48/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 22 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang …2016-11-15 11:16:22
2016/11/14Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 172/PMK.010/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.010/2016 TENTANG   PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN PANAS BUMI PADA TAHAP EKSPLORASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi energi terbarukan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan, perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi;     b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak …2016-11-14 11:18:05
2016/11/08Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 47/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau …2016-11-08 11:20:41
2016/11/01Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 46/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 NOVEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 8 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-11-01 11:24:17
2016/10/26Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.02/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.02/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran kembali (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada kontraktor dalam kegiatan usaha …2016-10-26 11:26:53
2016/10/25Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 45/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 1 NOVEMBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-10-25 11:29:45
2016/10/21Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-20/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);     2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia …2016-10-21 11:45:51
2016/10/21Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-21/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 50B ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pencabutan atas Surat Pernyataan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);     2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang …2016-10-21 11:34:13
2016/10/18Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 44/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 25 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-10-18 11:48:44
2016/10/17Peraturan Pemerintah Nomor: 40 TAHUN 2016PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG   PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus terhadap pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dengan Peraturan Pemerintah;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang …2016-10-17 11:54:29
2016/10/17Peraturan Pemerintah Nomor: 41 TAHUN 2016PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG   PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, perlu memberikan kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal …2016-10-17 11:51:25
2016/10/17Peraturan Pemerintah Nomor: 41 TAHUN 2016PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG   PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pada sektor tertentu yang berorientasi ekspor serta untuk mendukung program Pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, perlu memberikan kebijakan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dibayarkan oleh pemberi kerja yang memenuhi kriteria tertentu, untuk periode waktu tertentu;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal …2016-10-17 09:12:54
2016/10/17Peraturan Pemerintah Nomor: 40 TAHUN 2016PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016TENTANG   PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat, perlu memberikan pengaturan khusus terhadap pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu dengan Peraturan Pemerintah;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor …2016-10-17 09:04:49
2016/10/11Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 43/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 18 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh …2016-10-11 15:24:43
2016/10/06Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-18/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2016 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengembalian kelebihan pembayaran Uang Tebusan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik …2016-10-06 15:29:12
2016/10/06Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-19/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal …2016-10-06 15:26:23
2016/10/05Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.08/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.08/2016 TENTANG   PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan …2016-10-05 15:36:30
2016/10/05Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 151/PMK.08/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151/PMK.08/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak, telah diatur ketentuan mengenai tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam …2016-10-05 15:34:34
2016/10/04Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 OKTOBER 2016 SAMPAI DENGAN 11 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima …2016-10-04 15:31:25
2016/10/03Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-17/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 17/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi kepada Wajib Pajak dalam menggunakan haknya untuk mendapatkan Pengampunan Pajak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur …2016-10-03 15:33:04
2016/09/29Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;     b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan …2016-09-29 15:38:36
2016/09/27Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-14/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada saat terjadi gangguan pada jaringan dan/atau keadaan luar biasa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14A ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang …2016-09-27 15:45:52
2016/09/27Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-15/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta …2016-09-27 15:41:09
2016/09/27Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 41/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/KM.10/2016 T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 4 OKTOBER 2016 MENTERI KEUANGAN Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2016-09-27 10:44:01
2016/09/23Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 141/PMK.03/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;     b. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan …2016-09-23 11:06:45
2016/09/23Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.03/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN  PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle telah diatur ketentuan mengenai Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta tidak langsung melalui special …2016-09-23 11:03:56
2016/09/23Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-13/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2016 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak pada minggu terakhir periode pertama penyampaian Surat Pernyataan serta melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pernyataan Pada Minggu Terakhir Periode …2016-09-23 10:48:58
2016/03/31Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-04/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2016 TENTANG SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA     DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012;     b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014;     c. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan tata cara pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas …2016-03-31 14:49:37
2016/03/30Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-51/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-51/PJ/2016 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak;     b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;     c. bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine (ATM) di beberapa Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2015, perlu dilakukan implementasi secara nasional Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini ATM;     d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf …2016-03-30 14:44:30
2016/03/23Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2016 TENTANG   PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri …2016-03-23 14:40:41
2016/02/29Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-25/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ/2016 TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI AREAL TIDAK PRODUKTIF, RASIO BIAYA PRODUKSI, DAN ANGKA KAPITALISASI, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SEKTOR PERHUTANAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf e dan Pasal 11 ayat (2), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Nilai Bumi per Meter Persegi Areal Tidak Produktif, Rasio Biaya Produksi, dan Angka Kapitalisasi, untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual …2016-02-29 14:01:10
2016/02/29Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-24/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-24/PJ/2016 TENTANG PENETAPAN NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK PERMUKAAN BUMI OFFSHORE, NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, ANGKA KAPITALISASI, HARGA UAP, DAN HARGA LISTRIK, UNTUK PENENTUAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN PAJAK 2016   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (6), dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak …2016-02-29 13:53:20
2016/02/26Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-02/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2011;     b. bahwa berdasarkan salah satu Prinsip Investasi pada Cetak Biru TIK DJP Tahun 2015-2019, yaitu “Pengadaan Barang/Jasa TIK dapat dilakukan oleh …2016-02-26 13:50:10
2016/02/26Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-19/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/PJ/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-289/PJ/2014 TENTANG PENETAPAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN JENIS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DALAM RANGKA UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2014 tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagaimana …2016-02-26 13:48:14
2016/02/26Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-17/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ/2016 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak;     b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;     c. bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini Automated Teller Machine (ATM) di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 2015, perlu dilakukan implementasi secara nasional Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui Mini ATM;     d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, …2016-02-26 13:45:32
2016/02/26Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-21/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-21/PJ/2016 TENTANG PENUNJUKAN PT TELEKOMUNIKASI SELULAR SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, perlu memperluas penyedia layanan pembuatan Kode Billing;     b. bahwa berdasarkan Surat Vice President Payment and Banking Group PT Telekomunikasi Selular Nomor 001/MK.01/TM-01/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, PT Telekomunikasi Selular mengajukan permohonan menjadi channel pembuatan Kode Billing;     c. bahwa PT Telekomunikasi Selular dinyatakan lolos pengujian teknis terkait teknologi informasi berdasarkan Berita Acara Nomor 040/MK.01/TM-31/III/2015 tanggal 3 …2016-02-26 13:42:41
2016/02/19Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan untuk mendukung penguatan perekonomian nasional, serta sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank …2016-02-19 13:39:12
2016/02/09Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 8/KMK.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/KM.10/2016T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 FEBRUARI 2016 SAMPAI DENGAN 16 FEBRUARI 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau …2016-02-09 11:08:42
2016/02/03Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.010/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali …2016-02-03 15:57:40
2016/01/26Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 05/PMK.010/2016PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.010/2016 TENTANG   PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan kebijakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di bidang pangan, perlu mengubah kriteria dan/atau rincian ternak yang merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor, dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;     b. bahwa …2016-01-26 15:52:30
2016/01/18Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-01/PJ/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2016TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN     DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan;     b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;         Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun …2016-01-18 15:50:00
2016/01/12Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2/KM.10/2016KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/KM.10/2016T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 19 JANUARI 2016   MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan …2016-01-12 15:35:43
2016/01/12Peraturan Presiden Nomor: NOMOR 6 TAHUN 2016PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di New Delhi, India pada tanggal 27 Juli 2012, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai …2016-01-12 15:32:31
2016/01/08Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-01/PJ/2016KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ/2016TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPnBM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2016   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu untuk menetapkan Distribusi Rencana Penerimaan Pajak per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran 2016;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN dan PPnBM, Pajak Lainnya, serta PBB Per Kantor Wilayah DJP Tahun Anggaran …2016-01-08 15:30:13
2015/12/31Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-49/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2015 TENTANG   PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan …2015-12-31 15:20:44
2015/12/31Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 269/PMK.010/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    NOMOR 269/PMK.010/2015   TENTANG       BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan batasan harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan batasan penghasilan orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf j angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, Menteri Keuangan telah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan …2015-12-31 15:16:36
2015/12/31Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    NOMOR 267/PMK.010/2015   TENTANG       KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan kriteria dan/atau rincian ternak yang merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dan Pasal 1 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun …2015-12-31 15:13:01
2015/12/31Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 268/PMK.03/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 268/PMK.03/2015   TENTANG     TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri …2015-12-31 15:10:26
2015/12/31SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2015SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2015TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING   Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri), khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang intinya agar seluruh pejabat dan PNS mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh. Berdasarkan hal tersebut, kami sampaikan bahwa: …2015-12-31 15:06:26
2015/12/30Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-48/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2015TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan, teIah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2013;     b. bahwa objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh pemerintah pusat memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dialihkan kewenangan pemungutannya kepada pemerintah kabupaten/kota,   …2015-12-30 15:04:00
2015/12/29Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.07/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    NOMOR 249/PMK.07/2015   TENTANG        PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015;     b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan …2015-12-29 15:01:22
2015/12/29Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 61/KM.10/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/KM.10/2015T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 5 JANUARI 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2015-12-29 14:58:10
2015/12/28Peraturan Pemerintah Nomor: 123 TAHUN 2015PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan mendukung penguatan perekonomian nasional, perlu mengatur kembali tarif Pajak Penghasilan atas bunga deposito sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, khusus deposito yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor …2015-12-28 14:53:46
2015/12/28Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 244/PMK.03/2015   TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015;     b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata …2015-12-28 14:50:28
2015/12/28Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.010/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA    NOMOR 248/PMK.010/2015   TENTANG        PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya telah diatur dalam Peraturan Menteri …2015-12-28 14:46:11
2015/12/23Peraturan Dirjen Pajak Nomor: SE-77/PJ/2015SURAT EDARAN NOMOR SE-77/PJ/2015TENTANG TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DITERIMA Dl UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN A. Umum   Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (UPDDP) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum serta mengurangi tingkat pengembalian SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) perlu disusun petunjuk mengenai tindak lanjut atas surat pemberitahuan yang diolah di UPDDP     B. Maksud dan Tujuan   1. Maksud     Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi UPDDP …2015-12-23 14:20:21
2015/12/22Peraturan Pemerintah Nomor: 106 TAHUN 2015PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 2015TENTANGPENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti anode slime perlu diberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atas penyerahan anode slime;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah …2015-12-22 14:10:27
2015/12/22Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-47/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015TENTANGTATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara;     b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, serta meningkatkan kepastian hukum kepada Wajib Pajak, perlu mengubah ketentuan …2015-12-22 14:07:49
2015/12/22Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-45/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2015TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2014 TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA     DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) dan/atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;     b. bahwa cakupan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan …2015-12-22 14:04:43
2015/12/22Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-46/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-46/PJ/2015TENTANG CETAK BIRU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015-2019 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keselarasan antara perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah ditetapkan, diperlukan panduan penyusunan rencana kegiatan berbasis TIK untuk jangka waktu lima tahun ke depan;     b. bahwa dalam rangka memberikan panduan untuk menuju keterpaduan langkah unit kerja TIK dan unit kerja terkait di DJP dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun panduan resrni bagi unit …2015-12-22 13:54:20
2015/12/22Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 234/PMK.01/2015   TENTANG     ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;     b. bahwa dalam rangka mengatur kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/3707/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam …2015-12-22 11:33:28
2015/12/21Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1254/KMK.01/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1254/KMK.01/2015TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Kernenterian Keuangan, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik dalam rangka mendukung administrasi pengelolaan persuratan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan;         …2015-12-21 11:36:41
2015/12/21Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-44/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2015TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESADIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan Non Migas Lainnya;     b. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam administrasi pembayaran pajak atas pengelolaan APBN, APBD, dan Dana Desa oleh Bendahara;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir …2015-12-21 11:30:46
2015/12/21Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.03/2015  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 233/PMK.03/2015   TENTANG     PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;     b. …2015-12-21 11:28:08
2015/12/15Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KM.10/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/KM.10/2015T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 22 DESEMBER 2015 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2015-12-15 11:25:37
2015/12/14Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-234/PJ/2015KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-234/PJ/2015TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-182/PJ/2015 TENTANG UJI COBA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa untuk menambah akses pembayaran pajak secara elektronik melalui Mini Automated Teller Machine (Mini ATM);     b. bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara penuh sebagai bank persepsi yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik melalui fasilitas Electronic Data Capture berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10152/PB/2015 tanggal 1 Desember 2015;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf …2015-12-14 11:21:32
2015/12/10Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-42/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2015   TENTANG   TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan;     b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan, meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib Pajak, serta memberikan kepastian hukum, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan;     C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf …2015-12-10 11:18:57
2015/12/08Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 58/KM.10/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KM.10/2015T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 15 DESEMBER 2015 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2015-12-08 11:16:38
2015/12/08Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-41/PJ/2015PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;     b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu diatur tata cara pengamanan transaksi elektronik;     c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 …2015-12-08 11:13:27
2015/12/02Pengumuman Nomor: PENG-7/PJ.02/2015PENGUMUMAN NOMOR PENG-7/PJ.02/2015 TENTANG   PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK   Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur bahwa:   a. PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu …2015-12-02 11:09:39
2015/12/01Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 57/KM.10/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/KM.10/2015T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 8 DESEMBER 2015 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2015-12-01 11:06:36
2015/11/27Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.010/2015PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.010/2015   TENTANG   PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi …2015-11-27 10:48:05
2015/11/25Peraturan Pemerintah Nomor: 85 TAHUN 2015PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2015TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tempat Penimbunan Berikat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;     b. bahwa seiring dengan berkembangnya praktik-praktik perdagangan internasional dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan/atau internasional yang bertujuan untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan …2015-11-25 10:38:55
2015/09/30Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015Tata Cara Pemeriksaan Pajak (Berlaku sejak sejak tanggal 30 September 2015)2015-09-30 16:06:00
2015/03/22Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 60/KM.10/2015KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/KM.10/2015T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 29 DESEMBER 2015 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan …2015-03-22 14:02:11
2015/01/05Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 01/KM.10/2016  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/KM.10/2016T E N T A N G NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 12 JANUARI 2016 MENTERI KEUANGAN   Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan …2015-01-05 15:25:18
2010/12/10Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PB/2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57 /PB/2010 TENTANG TATA CAlM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA   DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,   Menimbang : a. bahwa mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011;     b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah …2010-12-10 15:14:23
2010/12/10Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2016PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PB/2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-57 /PB/2010 TENTANG TATA CAlM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA   DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,   Menimbang : a. bahwa mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011;     b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai tata cara penerbitan Surat Perintah …2010-12-10 11:56:26