• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

International Tax

VAT and Electronic Transaction Tax for Overseas Digital Goods and Services

With Indonesia’s youth population amounting to 64,19 million where the age is maximum of 30 and filing nearly a quarter of the nation’s population, it is no wonder that the use of smartphones along with its internet access is rapidly increasing. This contributes heavily to the increasement of Southeast Asia’s youthful population that is also where exceeding $100 billion in 2019 and forecasted tripling by 2025. With all this increasement of youth and amidst the corona pandemic where most people are staying at home, the smart phone is most popular and efficient to use that it is developing as the world’s fastest growing grounds for online commerce.
Earlier this June, Zoom reported that its earning has soared because its video meeting service became a popular way to not only work but also to socialize, owing to the covid19 disease. The founder said the covid 19 disease has driven a higher demand for distributed face to face interactions and collaborations using zoom.
As of 1 July 2020, as an attempt to boost the state revenue, the Ministry of Finance will expose 10% VAT on imported digital goods and services of Overseas merchants, foreign service providers, and/or foreign electronic systems trading organizers (PPMSE). This applies to all online services including video and music subscriptions. All these digital goods and services will receive the same treatment as national conventional goods and services that are already subjected to VAT including domestic digital products and services. However, the challenge is whether the government can not only implement the rules but also the real implementation on taxing these imported digital services and goods as they are not limited by space and time. For this the government has made the right and proper rules namely GR 12/2020 for imposing VAT.
Although the VAT imposed will so much probably burden either the cost of each digital company or its end users, overseas digital goods and services companies have the right to know and understand that there may be another tax imposed from the government. Based on Law Number 2/2020 states that:
“Overseas merchants, foreign service providers, and/or foreign electronic systems trading organizers (PPMSE) who meet significant economic presence requirements may be treated as a permanent establishment and subject to income tax. In the event that the establishment as a form of business can not be done due to the application of agreements with other Governments in the framework of the avoidance of double taxation and prevention of tax evasion, foreign merchants, foreign service providers, and/or the trade provider through electronic systems (PPMSE) that meet the requirements of significant economic presence, may be taxed electronic transactions”.
In short, based on this GR, PPMSEs that do not fall into the category of a permanent establishment based on the tax treaty with Indonesia, may be taxed with electronic transactions tax. This new tax, which last year made a huge conflict between France and the US, will need huge socialization as well as post negotiations between the countries that may be exposed of this new tax.

OLINA RIZKI ARIZAL

PARTNER

International Tax Strategy

With our team of experienced professionals in the area of International Taxation, our technical knowledge and practical experience will assist your company to make the best of every tax opportunities worldwide. You will also be able to avoid risks be informed of all consequences to any situations that may arise.
Trust our team to give you the best advice and manage you structure your worldwide business with our global tax planning in an efficient and reliable way both locally and globally including strategic moves on cross-border transactions and the more favorable ways to optimize your profits, including the best structure to locate royalty and intellectual property rights.

Slide7

Fenomena Taksi Uber dan Implikasi Pajaknya

Taksi Uber adalah taksi yang memakai aplikasi modern dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Sejak pertengahan tahun 2014, taksi ini telah beroperasi di Indonesia. Uber sendiri merupakan aplikasi interaktif di Amerika Serikat, yang dapat digunakan dengan mudah via komputer atau smart phone yang menjadi mediasi untuk mempertemukan kebutuhan penumpang sebagai pengguna jasa dengan supir dan mobil sebagai penyedia jasa transportasi.

Taksi Uber ini merupakan alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi saat ini. Taksi Uber sendiri menawarkan kenyamanan taksi dengan harga rendah dan cukup bersaing dibandingkan dengan taksi konvensional lainnya sehingga wajar mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air maupun manca negara. Namun demikian, sejak peluncurannya di berbagai belahan dunia, taksi ini menuai banyak kontroversi terutama dari armada taksi resmi karena menggunakan mobil pribadi sebagai taksi dan tidak mempunyai status resmi yang berbadan hukum serta tidak memiliki ijin resmi beroperasi layaknya taksi konvensional.

Terlepas dari kontroversi Taksi Uber di atas, pajak tetap harus dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak. Transaksi atas jasa layanan taksi tersebut diketahui menggunakan kartu kredit. Setiap penumpang akan dikenakan charge dan membayar langsung ke Uber di Amerika Serikat. Pembagian dan pengiriman uang dilakukan oleh Uber, yaitu 20% untuk Uber dan 80% untuk pengemudi. Terdapat dua subjek pajak apabila ditinjau dari formasi transaksi bisnis ini, yaitu Uber dan pengemudi taksi. Dari sini akan muncul pertanyaan lanjutan yaitu, apakah pengemudi maupun Uber sebagai layanan aplikasi membayar pajak di Indonesia?

Mekanisme transaksi UBER dapat diilustrasikan sebagai berikut :

fenomena uber

 

 

 

Penjelasan gambar :
1. Pelanggan yang akan menggunakan jasa taksi UBER melakukan download aplikasi baik dari sistem Android, Blackberry, Iphone dengan mengisi data antara lain sebagai berikut :
• Nama, alamat sesuai identitas, foto
• Kartu kredit yang akan digunakan dalam pembayaran
• Alamat tujuan;
2. Sistem pada aplikasi UBER akan mengirimkan data-data pelanggan ke server UBER di Amerika;
3. Server UBER akan mengirimkan data pelanggan ke aplikasi driver taksi UBER di Indonesia. Driver taksi UBER telah terdaftar pada server UBER, dimana terdapat aplikasi tersendiri untuk menjadi driver taksi UBER, dengan data lengkap antara lain, nama, alamat sesuai identitas dan foto driver;
4. Driver UBER yang ditunjuk akan menjemput pelanggan sesuai alamat pelanggan terdaftar, server UBER akan mengirimkan data driver taksi UBER yang akan menjemput ke aplikasi pelanggan UBER;
5. Pelanggan diantar oleh taksi UBER ke lokasi sesuai tujuan pelanggan;
6. Sesampainya ke lokasi, aplikasi driver akan mengirimkan data ke server UBER di Amerika, jumlah tagihan yang harus dibayar pelanggan;
7. Jumlah tagihan tersebut dikirimkan pula dari server ke aplikasi pelanggan, dengan memotong melalui kartu kredit yang telah diinput dan disetujui pelanggan saat mendaftar pertama kali;
8. Server UBER akan mengirimkan data ke Server Mastercard/Visa atas pemotongan kartu kredit pelanggan;
9. Server Mastercard/Visa akan mengirimkan uang ke rekening UBER di Amerika, sesuai total pemotongan pada kartu kredit pelanggan;
10. UBER di Amerika akan mengirimkan uang ke rekening driver taksi UBER setelah sebesar 80% dari total tagihan ke pelanggan.

Untuk pengemudi sebagai orang pribadi seharusnya dia menghitung pajak sendiri. Karena ia mempunyai bisnis sendiri sebagai supir serta ia bukan pegawai Taksi Uber, maka dia harus menghitung dengan sistem self assessment. Segala biaya untuk menagih, memelihara dan mendapatkan penghasilan sebagai supir taksi dapat menjadi pengurang atas penghasilan yang diterima dari Uber seperti biaya tol, parkir, membersihkan mobil, asuransi, bensin, pemeliharaan bahkan sampai dengan biaya pulsa ataupun hand phone yang dibeli dan digunakan hanya untuk menjalankan bisnis sebagai supir taksi Uber dan menghubungi calon penumpang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan intensifikasi serta penyuluhan atas pengemudi tersebut agar dengan suka rela mau melaporkan dan membayar pajak ke Negara.

Uber sendiri tidak membuka kantor cabang di Indonesia. Uber pun tidak mempunyai kendaraan sendiri maupun pengemudi. Dia hanya fasilitator berupa aplikasi berbasis teknologi yang mempertemukan calon penumpang dengan mobil dan pengemudinya. Pegawai yang ia rekrut untuk mengelola manajemen ataupun mengelola keuangannya pun tidak diperlukan di Indonesia, karena pegawai tersebut dapat saja bertempat tinggal dan bekerja di Negara lain. Karakteristik dan transaksi bisnis seperti ini dapat dijalankan di Negara manapun sehingga memungkinkan tidak memerlukan kantor ataupun kendaraan untuk menjalankan usahanya bisnisnya sehingga Uber tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap dan Indonesia sebagai negara sumber tidak dapat memajaki. Apabila lokasi server yang dikejar oleh otoritas perpajakan untuk menentukan kehadiran fisik atas suatu BUT, hal ini sudah tidak relevan atau penting karena lokasi server dapat dipindah-pindah ke Negara lain dengan mudah.

Namun berdasarkan asas keadilan seharusnya Negara sumber berhak mendapatkan hak pemajakan atas bisnis ini. Untuk transaksi antara Negara Indonesia dan Amerika Serikat, bisnis e-commerce atau bisnis online ini seluruh keuntungannya berasal dari Indonesia. Bahkan, mobil, pengemudi, maupun aktivitasnya pun mampu dijalankan oleh Uber karena menggunakan infrakstruktur yang ada di Indonesia sehingga wajar saja apabila Indonesia sebagai Negara sumber selayaknya mendapatkan hak pemajakan. Dengan berkembangnya pola bisnis e-commerce, peraturan perpajakan baik Undang-undang Pajak Penghasilan maupun Treaty Indonesia-Amerika Serikat harus direvisi agar BUT dapat ditentukan bukan hanya berdasarkan kehadiran fisiknya saja. Selain itu, DJP dibantu dengan instansi pemerintah lainnya harus dapat melakukan diplomasi dan penekanan keras agar Uber mendirikan perusahaan atau kantor cabang supaya dapat beroperasi di Indonesia, dengan ancaman melarang Uber beroperasi di Indonesia, misalnya. Kantornya pun harus mempunyai rekening banknya sendiri sehingga segala pembayaran harus melewati bank di Indonesia, agar jumlah uang yang diterima maupun dikirim ke luar negeri mudah diawasi.

Memang fenomena serta kontroversi Taksi Uber, bukan hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di berbagai Negara lain, namun tetap saja DJP atau pemerintah sulit untuk memaksakan kepada suatu pihak bagaimana suatu bisnis akan dijalankan. Selain itu, pertumbuhan Taksi Uber terjadi akibat kebutuhan masa kini untuk transportasi penumpang. Supir taksi juga mendapatkan tambahan penghasilan dari bisnis ini sehingga menggulirkan roda perekonomian. Namun demikian hal ini tidak adil bagi taksi lain yang beroperasi secara resmi dan membayar pajak. Ini merupakan tantangan bagi DJP untuk menerapkan azas keadilan bagi pengenaan pajak di Indonesia dan melakukan perubahan peraturan, diplomasi serta penekanan perlu dilakukan mengingat perkembangan bisnis di era globalisasi ini sudah semakin cepat perkembangannya.

Could Uber Taxi’s Driver be treated as Dependant Agent?

On our article, Taxing Uber Taxi in Indonesia, Uber server is located in America, and is easy for them to move the server anywhere they liked, and also they don’t have any vehicles and employee in Indonesia. So the question is, how Indonesia could impose a tax to Uber? There is no place of management, a branch, an office, a factory, a workshop, a farm or plantation, a warehouse, a mine, oil or gas well, a quarry, or other place of extraction of natural resources, a building site or construction or assembly or installation project, or supervisory activities in connection therewith, or an installation or drilling rig or ship used for the exploration or exploitation of natural resources, which exists or continues for more than 120 days and the furnishing of services, including consultancy services, through employees or other personnel engaged for such purposes, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project) for more than 120 days within any consecutive 12-month period, provided that a permanent establishment shall not exist in any taxable year in which such services are rendered in that State for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year, as stated on Tax Treaty USA-Indonesia Article 5.2 about the term of permanent establishment. But,
Is there any possibility to treated Uber Taxi’s Driver as Dependant Agent, and treated as Permanent Establishment, so Indonesia could taxing Uber?

On article 5.4.a, Tax Treaty between USA and Indonesia stated :
A person acting in one of the Contracting States on behalf of a resident of the other Contracting State, other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies, shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State if such person : a) has and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts on behalf of that resident, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions, of that paragraph.

Uber Taxi’s driver are just a person that provide their car as a taxi, they don’t know about who is behind Uber or who is controlled the server, they just take their personal car to pickup and get the client to the place as they wanted on application. The driver has an authority to take the client or not (as on Uber website), the question is, do they act as a person to conclude contracts on behalf of Uber?

Before answer the question, we have to know first how to be a Uber Taxi’s driver or they called it Partner. On their website, to become a Partner, people must fill the form, and there are Uber code of conduct that the partners must be followed :
• Profesionalism & Respect
Uber maintains a zero-tolerance policy regarding all forms of discrimination, harassment or abuse.

Non-discrimination
It is unacceptable to refuse to provide or accept services based on a person’s race, religion, national origin, disability, sexual orientation, sex, marital status, gender identity, age or any other characteristic protected under applicable federal or state law. This type of behavior can result in permanent loss of access to the Uber platform.

No aggressive behavior
It is disrespectful to make derogatory remarks about a person or group. Furthermore, commenting on appearance, asking overly personal questions and making unwanted physical contact are all inappropriate. We encourage you be mindful of other users’ privacy and personal space. Violence of any kind will not be tolerated.
Human Kindness
Calm and clear communication is the most effective way to defuse any disagreement that may arise between you and another Uber user. Uber expects that all riders and drivers will treat one another with respect and courtesy.

• Safety
The safety of riders and drivers on the Uber platform is of utmost concern. In order to best protect everyone in the vehicle, we require the following:

Compliance with the law
Illegal substances and open containers of alcohol are not permitted in drivers’ vehicles. This is against the law and a serious violation of Uber’s policy. Furthermore, Uber does not tolerate drug or alcohol by drivers while using the Uber app. If a rider believes a driver may be under the influence of drugs or alcohol, please request that the driver end the trip immediately and alert Uber Support at help.uber.com.

As a driver, it is your responsibility to transport riders safely in accordance with the rules of the road in your city. As a rider, it is your responsibility to abide by the seat belt laws in your state. However, we recommend that you always wear a seatbelt while riding in any vehicle.

Disabilities
Uber expects compliance with all state, federal and local laws governing the transportation of riders with disabilities. Violation of these laws, including with respect to the use of service animals, constitutes a breach of the parties’ licensing agreement. Service animals must be accommodated in compliance with accessibility laws. Reports of refusing to transport a rider with a service animal will lead to deactivation of the Uber account.

Following the rules
We require partners to keep documents up to date to remain active. Riders, likewise, must maintain active payment information.

Riders are responsible for guests traveling with them or anyone they request a ride for. It is your responsibility to ensure everyone adheres to Uber’s Code of Conduct.

Violations of this Code of Conduct could result in loss of your Uber Account. Please report any violations to Uber. We want to hear your feedback so please alert us and we’ll take action.

• Emergencies
If at any time you feel that you are faced with a situation that requires immediate emergency attention, please call the emergency service number in your area. Once all parties are safe and the situation has been handled by the authorities, please then notify Uber.
We will assist and take appropriate action as needed, including cooperating with law enforcement.
Beside that, there is statement that Uber will not withhold the tax of the drivers, all Uber partners are independent contractors, partners are entirely responsible for their own tax obligations.

Because of that, we could conclude that :
• There is no contract between Uber and Partners buat there are Code of Conduct that the Partners must be followed;
• Partners has an authority to take the client or not;
• Uber is treated Partner as a independent contractor, and the will not withhold the tax of partner income.
On my opinion, the Uber Taxi’s Driver just free agent for Uber that couldn’t be treated as Dependant Agent of Uber and also couldn’t be treated as permanent establishment, so Uber couldn’t be taxing in Indonesia.
Technology is developed rapidly that need to be concerned not only for business actor but also for government, specially for tax purpose. International transaction today is common, people could get easily to found anything by internet. Indonesia, or any other country, must take an action of international transaction using technology, because there are two jurisdiction of country if talking about international transaction. Tax treaty between the country must follow up by changing all over the time. Regarding on Uber cases, there must be a convention between Indonesia and USA, to change the tax treaty agreement for transaction using technology so Indonesia could taxes the Uber, and maybe also not only all other treaty partner to prevent the same transaction like Uber.

-THO-

Tax for Representative Office in Indonesia

Indonesia, as a country with a population of over 200 million, is an attractive market for foreign companies to expand its business for trade, services or other industry demands. In order to improve and secure the domestic products, the Ministry of Trade issued a regulation Number 10/M-DAG/PER/3/2006, which stipulates that foreign companies cannot trade in goods in Indonesia except throught an investment and make a foreign investment company.
These foreign companies can only make Foreign Representatives in the form of Sales Agent (selling agent), and / or agent factory (Manufactures Agent) and / or the purchasing agent (buying agent.) in Indonesia. These representatives are prohibited from trading activities and sales transactions, either from the beginning up to completion such as submitting tenders, signing contracts or settling.
Representation of foreign trade enterprises may only :
a) conduct activities to introduce, promote and develop the marketing of goods produced by a foreign company or combined foreign companies, as well as providing explanations or instructions for the use of or import regulations to industries / users;
b) perform market research and sales supervision in marketing goods from a foreign company or combined foreign companies;
c) perform market research on goods needed by a foreign company or combined foreign companies also linking and providing indications about the conditions of exporting goods to companies in the country;
d) closing the contract for and on behalf of the foreign company in the country in order to export.
How is the taxation of the representative office in Indonesia? Also, are these representative offices equall to permanent establishments (BUT)?
In accordance with Income Tax Law No. 36 of 2008 on the fourth amendment to No. 7 of 1983 on, in article 2, paragraph (5) stated that a permanent establishment is an establishment used by an individual who does not reside in Indonesia, an individual who has been present in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty-three) days within any period of 12 (twelve) months, and an
entity which is established out side Indonesia and is not domiciled in Indonesia
conducting business or carrying out activities which may include: a place of management; a branch; a representative office; an office; a factory; a workshop; a warehouse; a space for promotion and selling; a mine and a place of extraction of natural resources; an area of oil and gas mining; a fishery, animal husbandry, agriculture, plantation, or forestry; a construction, installation or assembly project; any kind of services provided by employees or any other persons, provided that the services were done in more than 60 (sixty) days within a period of 12 (twelve) months; an individual or entity acting as a dependent agent; an agent or employee of insurance company which is established outside Indonesia
and is not domiciled in Indonesia, receiving insurance premium or insuring risk in Indonesia; and computer, electronic agent or automatic equipments owned, rented, or used by any electronic transaction provider to conduct business through internet.
In accordance with Tax Treaty (P3B), almost all treaties, mentioned in the article 5, : Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display; the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, or for the supply of information; the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of preparatory or auxiliary character; the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned above, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. (Treaty with China)
But, according to the Director General of Tax Decree Kep-667 / PJ / 2001 of Norm of Net Income for taxpayers who have foreign trade representatives in Indonesia, each trade representative office is taxed at 1% of the gross export value, and the net payment of income tax is 0.44% of the gross export value and are final (uncreditable)
This is furthermore asserted through the Director General of Tax Circular Letter SE-02 / PJ / 2008, that the rate of 0.44% is for firms from countries that do not have a treaty in Indonesia, and to companies that have, the calculation adapted to the branch profit tax rate is as listed in the treaty.
The important question is, could foreign representative offices be taxed in Indonesia, while according to the treaty these activities does not constitute a Permanent Establishment? Is it possible that the Indonesian government does not heed any treaties and is still taxing the representative offices in Indonesia?
If the Indonesian government continues to tax, are the tariffs on SE-02 / PJ / 2008 already appropriate? Given the details in calculating the rates on circular letter still uses the rate of 30%, while the corporate income tax rate is 28% in 2009 and 25% for years thereafter.
There are several key points in the matter, if you are interested in marketing products in Indonesia through a Representative Office, consider discussing it with us at TBrights.

International Taxation in Indonesia -First Start

Transaksi dengan pihak asing tidak terhindari lagi, media internet semakin terbuka saat ini, sehingga orang dengan mudah mendapatkan sesuatu, baik barang maupun jasa, apalagi dengan akan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun 2015. Hal penting yang harus menjadi perhartian adalah bagaimana pengenaan pajak atas transaksi internasional tersebut?

Apakah semua transaksi internasional harus dipotong pajak di Indonesia?
Pemahaman pajak internasional harus diperkuat bagi WP agar tidak terhindar dari risiko pajak di kemudian hari. Tidak hanya WP, bahkan petugas pajak pun, harus meningkatkan pemahamannya, karena tidak semua petugas pajak memahami pajak internasional. Bahkan terdapat klien kami, yang sebelumnya dikenakan pajak atas jasa manajemen yang dibayarkan ke perusahaan di Jepang oleh pemeriksa pajak.
Langkah awal dalam memahami pajak internasional adalah mengidentifikasi transaksi, yang dapat dilihat dan dijabarkan sebagai berikut :

langkah 1

Penjelasan Gambar :
a. Identifikasi Transaksi Internasional
Apabila melakukan transaksi dengan pihak asing (individu/perusahaan dari luar negeri) maka harus dilakukan identifikasi, subyek dan obyek pajak yang ada, transaksi apa yang dilakukan, maupun hal lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut.
b. Apakah Merupakan Negara Treaty Partner?
Setelah melakukan identifikasi, penentuan Negara dilakukan untuk melihat apakah Negara yang bertransaksi merupakan Negara berpartner dan memiliki perjanjian. Apabila “Yes” merupakan Negara partner dilanjutkan ke huruf ( c ), bila “No” maka ke huruf ( f )
c. Apakah Lawan Transaksi merupakan Penduduk dari Negara Mitra?
Hal ini untuk mengetahui apakah lawan transaksi merupakan penduduk dari Negara yang miliki Treaty, pada umumnya adalah melalui pembuktian adanya Certificate of Domicile (COD)/Surat keterangan Domisili (SKD) dari Ototitas Kompeten dari Negara dimana lawan transaksi sebagai penduduk. Apabila “Yes”, yang berarti dapat dibuktikan maka dilanjutkan ke huruf (d), bila “No” maka ke huruf (f)
Penjelasan lebih lanjut mengenai Penduduk (Resident) dibahas dalam Bab III, mengenai Definisi.
d. Apakah Treaty dapat Diterapkan?
Hal ini untuk melihat apakah transaksi yang terjadi, diatur dalam Treaty, apabila diatur maka ke huruf (e), tetapi bila tidak diatur, maka ke huruf ( f)
e. Apakah Terdapat Konflik antara Treaty dengan UU PPh Domestik
Untuk melihat apakah ketentuan dalam Treaty berbeda atau sama dengan ketentuan dalam UU PPh Domestik, apabila sama, maka ketentuan domestik yang berlaku dan ke huruf (f), tetapi bila berbeda, maka ke huruf (g)
f. Perlakuan pajak sesuai dengan UU PPh Domestik
Pajak diterapkan sesuai UU PPh Domestik yang berlaku terhadap transaksi internasional yang terjadi
g. Perlakuan Pajak sesuai Treaty
Pajak diterapkan sesuai Treaty terhadap transaksi internasional yang terjadi

Contoh dapat diberikan sebagai berikut :
PT. PPM sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelatihan, dalam tahun 2015 membayar beberapa jasa konsultan perusahaan di luar negeri berupa Management Fee sebagai berikut :

langkah2

Seluruh perusahaan dari luar negeri tersebut, memiliki COD/SKD dari negaranya masing-masing
Apakah kewajiban pajak PT. PPM atas transaksi tersebut ? Apakah perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia ?

PEMBAHASAN :
Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 36 tentang PPh, dijelaskan bahwa “Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.”
Apabila melihat peraturan di atas, maka transaksi PT. PPM merupakan kriteria imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan yang harus dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%, tetapi sebelum mengenakan/memotong PPh Pasal 26 atas pembayaran kepada empat perusahaan luar negeri tersebut, harus dilakukan identifikasi transaksi sesuai yang telah dibahas pada Bab I, mengenai Penerapatan Treaty secara umum

Identifikasi transaksi adalah dengan membuat tabel sebagai berikut :

langkah3

Dari tabel di atas terlihat bahwa, Jco bukan merupakan Negara Treaty partner, sehingga perlakuan pajak adalah sesuai UU PPh Domestik, dalam hal ini dikenakan pajak sesuai Pasal 26 UU PPh yaitu sebesar 20%.
Untuk 3 perusahaan lainnya, karena perlakuan pajak sesuai Treaty, maka harus dibuka masing-masing treaty sesuai Negaranya.

Sebelum menyimpulkan pengenaan pajak atas Penyerahan Jasa, maka harus dulu melihat isi dari klausul Permanent Establishment (umumnya pada Pasal 5) dan Business Profit (umunya pada pasal 7), untuk melihat apakah penyerahan jasa tersebut dapat dikenakan pajak dan time test dalam penentuan BUT :

a) Smultung Corp – Jepang
Sesuai Treaty Indonesia dengan Jepang, dalam Pasal 5.5 disebutkan :
“Perusahaan dari suatu Negara akan dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lainnya apabila perusahaan tersebut memberikan jasa konsultan atau jasa pengawasan sehubungan dengan pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi melalui pekerja-pekerja atau pegawai lainnya kecuali oleh agen yang berdiri sendiri dimana ketentuan ayat 8 berlaku dimana kegiatan-kegiatan itu berlangsung (untuk dua atau lebih proyek yang sama atau yang berhubungan) dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dalam suatu tahun pajak.
Namun apabila pemberian jasa-jasa tersebut dilakukan sebagai akibat adanya perjanjian antara kedua Negara yang menyangkut kerjasama ekonomi atau tehnik, maka perusahaan tersebut tidak dianggap mempunyai pendirian tetap di Negara lain tersebut.”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Smultung Corp yang merupakan penduduk dari Negara Jepang dengan dibuktikan adanya COD/SKD, adalah Jasa Manajemen, sehingga tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia, karena jasa manajemen yang diberikan tidak terkait pendirian bangunan, konstruksi atau proyek instalasi.

b) Kentucky Corp – USA
Sesuai Treaty Indonesia dengan Amerika, dalam Pasal 5.2.j disebutkan bahwa :
“Istilah “bentuk usaha tetap” meliputi namun tidak terbatas pada : (j) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, melalui pegawai atau orang lain untuk tujuan tersebut, namun hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang berhubungan) lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, sepanjang tidak terdapat suatu bentuk usaha tetap pada tahun pajak dimana jasa-jasa tersebut dilakukan di Negara tersebut untuk suatu masa atau masa-masa yang keseluruhannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari pada tahun pajak itu”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Kentucy Corp yang merupakan penduduk dari Negara Amerika dengan dibuktikan adanya COD/SKD, adalah transaksi jasa manajemen yang dapat dikenakan pajak di Indonesia, tetapi karena lama pekerjaan adalah 85 hari, dibawah time test 120 hari, maka atas jasa manajemen tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia

c) Goyong Ltd – Korsel
Sesuai Treaty Indonesia dengan Korsel, dalam pasal 5.3.c, disebutkan bahwa :
“Istilah “bentuk usaha tetap” meliputi pula : (c) pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi, oleh perusahaan melalui karyawannya atau personil lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tujuan itu, tetapi hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di Negara itu dalam masa atau masa-masa lebih dari tiga bulan dalam jangka waktu 12 bulan.”

Dalam pasal 7.3 disebutkan bahwa :
“Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap itu di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dari perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu.”

Kesimpulan :
Transaksi dengan Goyong Ltd., yang merupakan penduduk dari Negara Korsel dengan dibuktikan adanya COD/SKD adalah transaksi jasa manajemen yang dapat dikenakan pajak di Indonesia, dan pekerjaan yang dilakukan adalah selama 250 hari, yang melebihi time test 3 bulan dalam waktu 12 bulan. Atas hal tersebut, maka :
• Goyong Ltd. diwajibkan untuk memiliki BUT di Indonesia, dan perlakuan pajaknya dipersamakan dengan WPDN
• Karena Goyong Ltd menjadi BUT di Indonesia, sesuai UU PPh maka terhadap transaksi jasa manajemen tersebut, PT. PPM memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jasa manajemen yang dibayarkan. BUT Goyong Ltd diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai kewajiban pajak badan WPDN, dan atas laba usahanya dikenakan pajak di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kewajiban PT. PPM atas transaksi di atas adalah melakukan pemotongan pajak sebagai berikut :

langkah4

Transaksi tersebut di atas, seluruhnya harus dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26, walaupun PPh atas transaksi dengan Smultung Corp dan Kentucky Corp adalah nihil, dengan melampirkan SKD dari tiap mitra.

Catatan Tambahan :
Selain masalah kewajiban pemotongan PPh, terdapat kewajiban pemungutan PPN sebesar 10% atas Transaksi pembayaran Jasa ke Luar Negeri yaitu pemungutan PPN Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sesuai PMK-NOMOR 40/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. Pemungutan PPN ini merupakan kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT. PPM (apabila PT. PPM merupakan Pengusaha Kena Pajak).

-THO-

1