• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Tarif Non-Pajak di Tangan Menteri

JAKARTA. Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini akan menjadi payung hukum baru atas pungutan non-pajak yang dibanderol pemerintah.

Kemarin (25/7), dari 11 fraksi di Komisi XI, delapan fraksi menyetujui pengesahan RUU PNBP menjadi UU. Satu fraksi, yakni PKS menerima dengan catatan yakni menyerahkan hasil pembahasan RUU itu ke paripurna DPR. Sementara Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura tidak hadir.

Salah satu perubahan penting dalam RUU ini adalah penguatan kewenangan menteri dalam penentuan tarif PNBP. Di aturan lama, penentuan tarif PNBP diatur melalui peraturan pemerintah (PP), sedangkan aturan baru bisa dengan peraturan menteri.

Sanksi terhadap pelanggaran PNBP juga diperberat. Pihak-pihak yang wajib membayar PNBP, namun tidak menjalankan sesuai ketentuan atau lalai sehingga menimbulkan kerugian negara dikenai sanksi pidana denda empat kali jumlah tunggakan PNBP.

Pelanggar PNBP juga diancam penjara minimal dua tahun dan maksimal enam tahun. Ancaman sanksi ini lebih berat ketimbang aturan lama. Sebab UU No 20/1997 menetapkan sanksi penjara maksimal satu dan denda maksimal dua kali tunggakan PNBP.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemberian kewenangan menteri dalam menentukan tarif PNBP tidak bisa berlangsung bebas. Sebab, kriteria penetapan tarif tetap akan diatur peraturan pemerintah.

Penetapan tarif PNBP juga mempertimbangkan dampak tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan sosial budaya. serta aspek keadilan. “Termasuk pengaturan kebijakan pe- ngenaan tarif sampai dengan Rp 0 atau 0% untuk kondisi tertentu,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam rapat di Komisi XI DPR, Rabu (25/7).

Ihwal ancaman sanksi yang lebih berat, Sri Mulyani menyatakan tujuannya untuk mengoptimalkan potensi PNBP. Maklum, dalam beberapa tahun terakhir PNBP cenderung turun.

Menekan pengusaha 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, revisi UU PNBP berpotensi merugikan pengusaha. Berdasarkan pengalaman, beberapa produk PNBP dibuat tanpa memperhatikan karakteristik industri. Penetapan tarif juga tidak mencerminkan azas keadilan. Jika penetapan tarif oleh menteri, dikhawatirkan semakin memberatkan pengusaha.

Dia mencontohkan PNBP kehutanan bagi pertambangan. Hendra menyatakan, pemerintah dengan mudah mengubah formula tarif dan menaikkan tarifnya 3,5 kali lat dari tari awal tanpa melihat kemampuan dunia usaha. “Penentuan tarif tidak memperhatikan karakteristik sektor tambang,” ungkapnya.

sumber :harian kontan.

 

 

Pemerintah Kantongi Penerimaan Perpajakan Rp 653,49 Triliun sampai Juni

 Jakarta.- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai akhir Juni 2018 mencapai Rp 653,49 triliun. Jumlah tersebut, berasal dari pajak Rp 581,54 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 71,95 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 40,84 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

 

“Hingga akhir Semester I tahun 2018, realisasi penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 13,99 persen (yoy), didukung oleh kinerja positif seluruh jenis penerimaan pajak yang terdiri dari PPh non migas, PPh migas dan PPN,” ujar dia di Jakarta, Selasa (17/6/2018).

Sri Mulyani mengatakan, untuk PPh non migas apabila dihitung tanpa tak amnesty, tercatat tumbuh 19,86 persen. Pajak dari PPh 21 tumbuh 22,26 persen, PPh 22 meningkat 28 persen, PPh badan tumbuh 23,81 persen.

“Untuk PPh migas hingga akhir Juni 2018 mampu tumbu positif sebesar 9,13 persen (yoy) atau mencapai 78,84 persen dari target. Pertumbuhan ini ditopang harga komoditas yang mendorong kenaikan harga Crude Oil Price (ICP),” jelasnya.

Untuk penerimaan PPN dan PPnBM hingga akhir Juni 2018 tercatat naik 13,63 persen (yoy) didorong pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan kinerja impor. Sementara itu penerimaan PPnBM DN hingga akhir Juni 2018 tumbuh negatif 14,16 persen (yoy), sebagai akibat dari tagihan restitusi yang cukup signifikan.

Sedangkan realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, telah mencapai 37,07 persen dari target pada APBN 2018. “Kepabeanan dan cukai juga masih terus tumbuh hingga akhir Juni 2018 mencapai 16,66 persen (yoy), tren pertumbuhan positif kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai seperti bea masuk, bea keluar, dan cukai,” tandasnya.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan positif penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir semester I 2018 merupakan pertumbuhan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Adapun penerimaan bea masuk tumbuh 12,98 persen (yoy) dan bea keluar yang mencapai 93,75 persen (yoy).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Kemenkeu Catat Jumlah Pelaporan SPT Naik jadi 38 Juta WP

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim tingkat kepatuhan pajak terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari sebanyak 38 juta Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau naik pesat dibandingkan dengan pelaporan SPT di sepanjang 2008.

“Perjuangan untuk naik dari 2 juta ke 6 juta. Lalu ke 10 juta hingga ke 12 juta. Itu perjuangan yang panjang. Angka kenaikan 10 tahun sudah mencapai 73 persen. Jadi suatu kenaikan yang baik. Harus mengurusi 38 juta WP tentu membutuhkan suatu institusi yang berbeda,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Meski sudah ada kenaikan yang cukup signifikan, Ani, sapaan akrabnya, berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu tidak cepat berpuas diri dengan kondisi tersebut. Pasalnya, masih banyak yang harus ditingkatkan demi pencapaian yang lebih baik.

‎Ani menceritakan kondisi 10 tahun silam butuh perjuangan untuk mengajak masyarakat patuh pada pajak. Sebab, tingkat kesadaran tentang pajak masih sangat minim. Namun, perjuangan keras tersebut membuahkan hasil sekarang ini. Adapun penerimaan pajak menjadi penting dalam struktur perekonomian.

‎”Pada 10 tahun lalu kebetulan Menteri Keuangan tetap sama yaitu saya. Dari seluruh WP yang tadinya harus lapor SPT itu hanya 33 persen yang betul-betul melaksanakan kewajibannya. Pada saat itu, penduduknya di atas 200 juta, WP-nya tidak lebih dari 2 juta,” tegas dia.

Untuk mengubah semua yang telah terjadi selama 10 tahun lalu, lanjut dia, perlu reformasi dan perjuangan yang sangat kuat. Setidaknya, DJP Kemenkeu telah menjalankan edukasi dan literasi secara terus menerus kepada masyarakat agar mereka paham mengenai pentingnya pajak yang disetor ke negara.

“Perjuangan yang panjang seiring reformasi pajak kita sendiri. Ditjen Pajak saat ini harus mengurusi 38 juta WP. Makanya harus mengedepankan konsep transparansi,” ungkap dia.

Ketika ada keterbukaan, masih kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, maka semua informasi terkait perpajakan bisa diakses masyarakat lewat sosial media. “Karenanya kita buka di instagram, facebook, dan twitter karena tujuannya menjelaskan (terkait tentang pajak),” tutup dia.

sumber :metrotvnrews.com

 

Ditjen Pajak Teliti Data Piutang Pajak

JAKARTA. Pemerintah berkomitmen tetap menagih piutang pajak sebesar Rp 32,7 triliun yang sudah dihapus buku dari neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Tapi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sulit untuk memperkirakan hasil penagihan piutang itu.

Tunjung Nugroho, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, mengatakan, sebelum menagih piutang pajak, lembaganya akan meneliti lagi data-data tersebut. Kantor pelayanan pajak (KPP) dan kantor wilayah (kanwil) pajak terkait bakal menelusuri lebih perinci data-data piutang pajak. “Inspektur Jenderal juga akan supervisi (untuk penelusuran data),” katanya kepada KONTAN, Jumat (20/7).

Namun, Tunjung meyakini penagihan piutang bisa menghasilkan penerimaan pajak. Cuma, apakah hasilnya akan maksimal atau tidak, Ditjen Pajak sulit buat memproyeksikannya. “Persentase bisa ditagih agak sulit diprediksi karena harus diteliti satu per satu,” ungkap Tunjung.

Meski begitu, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, hasil penagihan piutang pajak memang tak seberapa. Sebab, piutang pajak yang mencapai Rp 32,7 triliun merupakan akumulasi yang belum tertagih sejak 1995 hingga 2005 silam. Menurut sumber KONTAN, sudah hampir 10 tahun tidak ada hapus buku sehingga piutang pajak pun menumpuk.

Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), piutang pajak memiliki kedaluwarsa. Sama halnya dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang juga mempunyai batas waktu pemberlakuan.

Kalau piutang pajak sudah kedaluwarsa, maka tidak ada hak tagih lagi. Dan sesuai undang-undang, yang berwenang menghapus piutang pajak ialah menteri keuangan.

Yon Arsal, Direktur Potensi dan Kepatuhan Perpajakan Ditjen Pajak, tidak mengetahui pihak-pihak dari sektor usaha mana saja yang menunggak pajak tersebut. “Kalau sektornya saya kurang update juga. Apalagi, ini berasal dari tunggakan sudah sangat lama,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, persoalan piutang pajak merupakan isu yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak. Ia sudah menginstruksikan jajaran Ditjen Pajak guna memperbaiki keseluruhan proses identifikasi kewajiban pajak, penagihan dan pembukuan.

Dengan begitu, Sri Mulyani menambahkan, masalah piutang pajak yang menumpuk tak terulang lagi pada periode mendatang. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan kinerja dari Ditjen Pajak.

 

sumber : ortax.org

harian kontan.

Pajak Memburu Non Peserta Tax Amnesty

JAKARTA. Anda tak ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty tahun 2016-2017 lalu? Bersiaplah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan siap mengudak data-data pajak Anda. Pajak akan menyigi kepatuhan Anda dalam membayaran pajak.

Lewat Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-14/ PJ/2018 yang keluar 19 Juli 2018, Ditjen Pajak menginstruksikan aparat nya memeriksa data-data wajib pajak. Pemeriksaan berlaku untuk seluruh wajib pajak.

Hanya, Dirjen Pajak Robert Pakpahan memerintahkan agar prioritas pemeriksaan tertuju kepada wajib pajak yang tak ikut program tax amnesty. Pemeriksaan dengan membandingkan data harta wajib pajak yang belum terlaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2015 dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak. “Kami punya data dari eksternal,” imbuh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama kepada KONTAN, Minggu (29/7).

Pemeriksaan ini, kata Hestu, merupakan tindak lanjut pasca program pengampunan pajak. Ini juga sekaligus untuk menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No 36/ 2017. PP itu mengamanatkan, harta yang belum masuk SPT maupun pengungkapan harta dalam program pengampunan pajak akan kena Pajak Penghasilan (PPh) tarif final.

Untuk wajib pajak badan kena tarif 25% dan wajib pajak pribadi sebesar 30% dan wajib pajak tertentu yakni mereka yang memiliki penghasilan bruto maksimal Rp 4,8 miliar akan kena 12,5%.

Sedangkan wajib pajak peserta tax amnesty, pemeriksaan tertuju kepada kepatuhan pasca tahun pajak 2015. Artinya, dari profil yang mereka deklarasikan melalui amnesti pajak, aparat pajak ingin memastikan pelaporan dan pembayaram pajak lebih baik untuk tahun 2016 dan ke depannya. Hanya, “Peserta amnesti pajak, data harta eksternal yang kami peroleh belum menjadi prioritas pengawasan dalam konteks penerapan PP 36/2017,” tandas Hestu

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono menilai surat edaran itu sangat digdaya alias powerfull, namun sekaligus bisa menjadi abuse of power bagi aparat pajak

Menurut Herman, sistem pajak di Indonesia hingga saat ini masih menetapkan perhitungan berdasarkan self assesment, tapi ujung-ujungnya pegawai pajak turun tangan memeriksa. Ini berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak. “Bagi pemerintah oke, bisa kejar target pajak, tapi kondisi ekonomi belum bagus. Ambil nafas dulu lah,” ujar dia.

Di tengah tantangan ekonomi global yang berat, sebaiknya pemerintah jangan membuat kebijakan yang tak bikin gaduh ke dunia bisnis.

sumber : www.ortax.org  & harian kontan

 

RI bakal Raup Rp 6 T Jika Kapal Pesiar Cs Bebas PPnBM

Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi membahas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar dan yacht asing. Hasilnya pemerintah akan menghapus pajak tersebut khusus untuk kapal pariwisata asing.

Luhut menjelaskan, selama ini Indonesia mendapatkan pemasukan sekitar Rp 3 miliar dalam bentuk pajak dari masuknya kapal pariwisata asing, namun berdasarkan perhitungan pemerintah potensi pemasukan negara jika pajak itu dihapuskan mencapai hampir Rp 6 triliun.

“Karena dengan itu multiple effect-nya dengan yacht itu masuk dipinjamin orang, dari sisi pelabuhan dan sebagainya. Dibuat hitungannya tadi sama Menteri Pariwisata,” tuturnya di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Meski akan menghapuskan pajak tersebut, pemerintah akan membuat standarisasi tarif khusus untuk masuk ke destinasi wisata tertentu yang akan dibentuk sebagai kawasan pariwisata elit. Wisatawan asing yang mau masuk ke kawasan pariwisata elit itu akan dikenakan tarif yang tinggi.

“Jadi misalnya Raja Ampat, kita mau bikin high end turis, orang-orang harus bayar misalnya US$ 250 misalnya untuk datang ke sana. Karena kalau engga rusak semuanya,” terang Luhut.

Untuk mengatur tarif tersebut, pemerintah akan mencontoh negara-negara lain seperti Singapura, Thailand dan negara Asia lainnya.

“Ada beberapa wilayah, kita harus berani, kalau kita nanti dapat Rp 6 triliun daripada Rp 3 miliar,” kata Luhut.

sumber : finance.detik.comDengan menghapus PPnBM, pemerintah memprediksi akan ada 250 kapal baik pesiar maupun yacht yang masuk ke Indonesia. Diharapkan hal itu bisa mendorong devisa RI.

“Sekarang apa yang membuat orang datang ke Indonesia dengan mudah membawa duit. Karena 1 juta turis itu sama dengan US$ 1 juta,” ucapnya.

Sementara di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, pemerintah juga berencana untuk menambah jumlah pintu masuk untuk kapal pesiar dari 20 titik menjadi 93 titik, sementara untuk yacht masih sama 20 titik.

“Untuk yang yacht kalau kebutuhannya memerlukan tambahan kita sudah siap,” tuturnya.

Dalam hal ini Ditjen Bea Cukai sendiri berperan sebagai pengawas sekaligus melayani kapal-kapal wisatawan asing yang masuk. Pihaknya pun sudah menyiapkan aplikasi online untuk pendaftaran kapal pariwisata asing yang masuk.

Seluruh titik yang menjadi pintu masuk dan keluar kapal asing sudah terkoneksi dengan kantor Ditjen Bea Cukai. Sistem itu diyakini mempermudah para kapal pariwisata asing yang masuk ke Indonesia.

“Mosal masuk di Aceh keluar di Papua, itu sudah online. Jadi dia bergerak kemana pun kita sudah bisa Layani. Secara administratif itu mudah dan sudah online,” tambahnya.

Sekedar informasi PPnBM kapal pesiar dan yacht masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017, tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam aturan tersebut kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air termasuk yacht dikenakan PPnBM sebesar 75%.

sumber : finance.detik.com

Dirjen Pajak: Pengemplang Punya Pola yang Bisa Dikenali

Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyebut bahwa penggelapan pajak ini memiliki pola-pola tertentu yang dapat dikenali. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Ditjen Pajak, Iwan Juniadi menyebut pola ini bisa diterapkan ke mesin analitik agar bisa melacak pengemplang pajak lebih cepat. 

Dalam pelacakannya, mesin tersebut lantas bisa diberikan norma-norma untuk melakukan kategorisasi pengemplang pajak. SDM di Dirjen Pajak tinggal menerapkan algoritma yang tepat agar mesin mampu membaca pola pola penggelapan pajak ini.

“Kalau ini dilanggar atau tidak sesuai, ya akan terdeteksi oleh mesin. Dengan big data karena lebih terstruktur dan lebih cepat kita bisa melihat deep analytic, dan perilaku dengan data-data yang ada,” ucap Iwan saat ditemui di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).


Pola penggelapan itu bisa dibuat algoritmanya. Kemudian mesin akan mempelajari algoritma tersebut dan mengumpulkan data sesuai pola yang ditetapkan.

Tak cuma mengenali pengemplang pajak, Iwan mengatakan sistem big data ini mampu membantu menguak modus transfer pricing yang sedang menjadi fokus Dirjen Pajak. 

“Kemudian transfer pricing, saya menjual saham ke orang-orang. Transfer pricing adalah usaha untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara pengalokasian laba perusahaan keanak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah,” kata Iwan.

Masih perlu analisis manusia

Kendati demikian, Iwan mengingatkan dalam pengungkapan penggelapan pajak ini masih dibutuhkan tenaga manusia untuk melakukan cross-check. Pasalnya, Iwan menyebut data-data ini tidak selalu benar.

“Mesin itu tetap membutuhkan manusia untuk melakukan pengecekan […] Orang fraud ini ada pola lalu bikin algoritma. Ini tendensi fraud. Nah kan belum tentu data benar semua. Makanya harus cek juga di lapangan. Jadi lebih efektif juga kerjanya” ujar Iwan. 

Karenanya, Iwan menjelaskan saat mengeluarkan statistik, mesin big data memiliki beberapa tingkat sensitifitas data. Ada data yang true positivetrue negative, atau false positive

Iwan mengatakan keberadaan mesin ini mengubah cara kerja SDM di Dirjen Pajak. Jika sebelumnya SDM hanya mengelola data perpajakan, penerapan sistem big data membuat kemampuan SDM harus berkembang agar tak ketinggalan oleh mesin.

Iwan mengatakan nantinya SDM Dirjen Pajak harus mampu membuat sebuah norma-norma sebagai model algoritma baru yang bisa digunakan mesin agar mampu mengendus modus penggelapan pajak.

“Tenaga manusia beralih dari awalnya coding data jadi membuat model atau algoritma untuk diterapkan ke sistem. Mau tidak mau SDM itu harus berkembang terus. Kalau tetap di situ saja akan tergantikan,” kata Iwan.

sumber : cnnindonesia.com

 

 

 

Kelebihan Bayar Pajak, Uang Bisa Balik Hanya Satu Bulan

Jakarta, CNN Indonesia — Wajib Pajak (WP) kini bisa dapat kepastian mengenai restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun hanya satu bulan. Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan.

Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh WP.

Menurut beleid tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu bisa menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) selama 15 hari sejak restitusi diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Sementara itu, SKPPKP akan diberikan dalam satu bulan bagi permohonan restitusi PPh badan dan PPN.
Namun, keputusan WP untuk mendapat SKPPKP akan diteliti terlebih dulu oleh DJP. SKPPKP bisa saja tidak diterbitkan jika DJP tak menemukan kelebihan bayar pajak yang dilakukan oleh WP. Asal, DJP memberitahukannya kepada DJP.

Tetapi, jika DJP memberitahu WP ihwal persetujuan SKPPKP dalam jangka waktu seharusnya, maka otomatis permohonan restitusi WP dikabulkan. 

“Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPPKP setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud berakhir,” ujar beleid tersebut dikutip Kamis (19/4).

Tak hanya itu, kini DJP juga menaikkan batasan maksimum lebih bayar PPh orang pribadi, PPh badan, serta PPN bagi pengusaha kena pajak yang bisa mengajukan restitusi.

Sebelumnya, PMK Nomor 198 Tahun 2013 menyebut restitusi bisa diberikan jika orang pribadi lebih bayar PPh maksimal Rp10 juta, PPh badan lebih bayar Rp100 juta, dan pengusaha kena pajak lebih bayar PPN sebesar Rp100 juta.

Dalam pasal 9 beleid itu, WP pribadi kini bisa mengajukan restitusi jika melakukan lebih bayar PPh maksimum Rp100 juta, PPh badan maksimum Rp1 miliar, dan PPN bagi pengusaha kena pajak maksimum Rp1 miliar. Dengan kata lain, angka batas atas ini terbilang 10 kali lipat dibanding ketentuan sebelumnya.


Agar bisa mengajukan restitusi, WP harus mengisi formulir terlebih dulu. Setelah itu, DJP akan meneliti WP untuk memastikan bahwa WP tidak sedang melakukan bukti permulaan secara terbuka, tidak terlambat menyampaikan SPT Masa (bulanan) dalam dua masa pajak berturut-turut, tidak terlambat menyampaikan SPT Masa dalam tiga kali sepanjang tahun kalender, dan tidak terlambat menyampaikan SPT tahunan.

Tak hanya itu, DJP juga akan memeriksa bahwa WP yang mengajukan restitusi benar-benar menulis dan menghitung pajak. WP juga memeriksa bukti pemotongan PPh yang dikreditkan WP pemohon, dan pajak masukan yang dikreditkan atau dibayar sendiri oleh WP pemohon.

“Hasil penelitian digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Wajib Pajak,” demikian isi beleid itu tertulis.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan beleid ini ditujukan agat semakin banyak orang memanfaatkan fasilitas restitusi. Sebab, ketentuan yang ada sebelumnya masih bikin orang malas mengajukan restitusi.

Salah satu faktornya adalah batas maksimum lebih bayar pajak yang bisa mengajukan restitusi.

“Kami pikir angka Rp100 juta selama ini terlalu kecil, terlalu sempit. Kami hanya ingin memperbesar orang yang memenuhi syarat saja,” terang Robert.

sumber : cnnindonesia.com

 

Ayo, Kenali Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Jakarta, CNN Indonesia — Shabrina (27 tahun) melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak melalui sistem daring. Ia rutin melakukan pelaporan pajak melalui e-filling selama empat tahun lamanya. Pun demikian, ada saja yang mengganjal acap kali ia melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) per tahunnya.

Ia mendapat bukti pemotongan pajak yang diberikan perusahaannya setiap tahun. Namun, Ia masih tak paham besaran angka pemotongan pajak dari gajinya.

“Saya hanya mengisi SPT saja, cuma tidak tahu angka PPh yang dipotong itu dari mana. Saya sih percaya saja dengan kantor,” ungkapnya, akhir pekan.Senada, Mario (25 tahun) juga tak tahu menahu ihwal perhitungan jumlah PPh yang dipotong dari gajinya per tahun. Jujur, ia mengaku apatis dengan masalah perpajakan. Meski, memang ia sadar bahwa sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Mario wajib membayar pajak.

“Saya kadang tidak peduli dengan perhitungan pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sih ada, bukti pemotongan pajak dari perusahaan juga ada. Tetapi, kadang saya penasaran bagaimana kantor menghitung PPh saya per bulan,” ujar pekerja yang bergelut di bidang teknologi informasi ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, masyarakat perlu mengecek kembali jumlah pajak yang dipotong perusahaan. Dengan demikian, meminimalisir kesilapan perhitungan pajak yang dilakukan oleh bendahara kantor.

“Tapi, bendahara kantor sudah paham perhitungan pajak yang dipotong dari gaji perusahaan, bahkan banyak dari perusahaan sudah menggunakan aplikasi PPh pribadi yang tersedia di pasaran,” jelas Hestu.

Masyarakat seperti Shabrina dan Mario, tentu bisa mengecek kembali apakah selama ini pembayaran pajaknya sudah tepat. Caranya pun cukup mudah.

Sebelum menghitung PPh yang dibayarkan per tahun, ada dua hal krusial yang perlu diketahui Wajib Pajak (WP) pribadi. Yaitu, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Adapun, rumus untuk menghitung PKP adalah penghasilan bersih per tahun dikurangi PTKP.

Yang dimaksud penghasilan bersih adalah penghasilan kotor per tahun dikurangi dengan faktor pengurang pajak. Seluruh penghasilan kotor itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga upah lembur.

Tak hanya itu, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta premi asuransi yang dibayarkan perusahaan juga harus dimasukkan sebagai bagian dari penghasilan kotor. Untuk melihat jumlah premi asuransi dan BPJS tersebut, tentu WP harus mengecek sendiri slip gaji yang diberikan personalia.

“Perusahaan yang membayarkan penghasilan berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara teratur, maupun yang tidak teratur, seperti bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem atau gratifikasi, wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan memberikan bukti potong kepada karyawan,” tutur Hestu.

Setelah itu, masyarakat perlu paham akan faktor pengurang pajak yang terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran BPJS yang ditanggung oleh karyawan, seperti jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Tentu saja, untuk mengetahui pemotongan ini, masyarakat juga harus memeriksa sendiri slip gajinya.

Penghasilan kotor dikurang faktor pengurang pajak nanti menghasilkan penghasilan bersih. Selanjutnya, penghasilan bersih tersebut dikurangi PTKP demi mendapatkan besaran PKP.

Angka PTKP saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang terdiri dari:

1. Rp54 juta per tahun untuk WP orang pribadi.
2. Rp54 juta + Rp4,5 juta bagi wajib pajak yang menikah tanpa anak.
3. Rp54 juta + Rp4,5 juta + Rp4,5 juta bagi wajib pajak anak satu. Tambahan Rp4,5 juta diberlakukan untuk satu tanggungan, paling banyak tiga orang. 
Jika PTKP sudah diketahui, maka PKP pun seharusnya sudah didapatkan. Nah, PKP inilah yang menjadi basis perhitungan pajak. Saat ini, basis perhitungan tarif pajak terhadap PKP menggunakan basis pasal 17 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 seperti berikut.

1. Tarif pajak 5 persen dibebankan bagi WP dengan penghasilan tahunan mencapai Rp50 juta.
2. Tarif pajak 15 persen dibebankan bagi WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta.
3. Tarif pajak 25 persen dibebankan bagi WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta.
4. Tarif pajak 30 persen dibebankan bagi WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp500 juta.
5. Bagi WP yang tak memiliki NPWP, maka dikenai tarif 20 persen lebih tinggi.

Sekarang, saatnya menghitung PPh yang perlu dibayarkan oleh masyarakat.

Misalnya, Tuan A membawa pulang gaji setiap bulan sebesar Rp10 juta (take home pay), ada bonus dua kali gaji per tahun, dan gaji per bulannya juga dipotong iuran biaya pensiun dan BPJS sebesar Rp350 ribu per bulan. Ia tercatat masih lajang dan belum memiliki tanggungan anak.

Sehingga, hal-hal yang diketahui adalah sebagai berikut:

Penghasilan kotor terdiri dari (a) Gaji Rp10 juta x 12 = Rp120 juta dalam setahun

(b) Bonus tahunan dalam bentuk dua kali gaji bulanan = Rp20 juta 

Maka, penghasilan kotor terbilang sebesar (a) + (b) = Rp140 juta 

Setelah itu, diketahui pula faktor lain seperti berikut (c) potongan biaya pensiun dan BPJS Rp350 ribu x 12 = Rp4,2 juta 

Maka penghasilan bersih Tuan A adalah Rp140 juta – Rp4,2 juta = Rp135,8 juta, yang kemudian akan dikurangi dengan PTKP-nya. 

Diketahui, Tuan A masih lajang dan tidak punya anak, sehingga PTKP masih di angka minimal yakni Rp54 juta. Akibatnya, PKP Tuan A tercatat sebesar: (d) Rp135,8 juta – Rp54 juta = Rp81,8 juta. 

Dengan PKP sebesar Rp81,8 juta, angka itu dikalikan dengan tarif pajaknya untuk mengetahui besaran PPh yang dibayarkan per tahun. Karena sistem pajak Indonesia menganut sistem progresif, maka perhitungannya seperti ini:

(e) 5 persen x Rp50 juta = Rp2,5 juta 

(f) 15 persen x Rp31,8 juta = Rp4,77 juta

Secara total, PPh pribadi yang perlu dibayarkan adalah sebesar (e) + (f) adalah Rp7,27 juta.

Hestu melanjutkan, hal penting yang perlu dilakukan sebelum mengecek kembali PPh yang dimasukkan dalam bukti potong adalah seluruh penghasilan benar-benar dimasukkan ke dalamnya. Sehingga, karyawan bisa tidur tenang tanpa harus meragukan asal muasal angka pemotongan pajak tersebut.

“Bagi karyawan yang dipotong pajak oleh perusahaan harus memastikan bahwa bukti potong pajak telah diberikan oleh perusahaan. Karyawan juga harus memastikan bahwa seluruh penghasilan yang diperolehnya dalam setahun telah masuk dalam hitungan penghasilan bruto di bukti potong,” imbuh dia.

PTKP dan tarif pajak adalah hal paling krusial dalam menghitung PPh pribadi. Sebab, kadang banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa PTKP dan lapisan tarif pajaknya adalah faktor yang bisa berubah setiap tahunnya. Kalau masyarakat tidak sadar, bisa-bisa ia semakin bingung atas besaran pajak yang seharusnya dibayar per tahunnya. 

Selama berkarier sebagai konsultan pajak, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan banyak Wajib Pajak yang sering tak menyadari bahwa PTKP dan tarif pajak yang dikenakan terhadapnya berubah setiap periodenya. 

PTKP tahun ini bisa saja berbeda dibanding tahun sebelumnya kalau sang Wajib Pajak ternyata menikah atau punya anak. Tak hanya itu, besaran tarif PPh yang dikenakan tahun ini bisa berbeda dibanding tahun lalu jika Wajib Pajak mengalami kenaikan gaji atau tengah mujur mendapatkan banyak penghasilan. 

Ketidaksadaran ini bisa berbuah masalah bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Sebagai contoh, misal ada Wajib Pajak yang juga bekerja sebagai pengisi seminar atau tenaga ahli di perusahaan lain. Kadang, sang pengundang seminar memotong honornya dengan tarif pajak yang tak sesuai dengan golongan penghasilannya. 

Akibatnya, permasalahan klasik yang kerap terjadi adalah kasus kurang bayar PPh ketika mereka melaporkan SPT-nya. Bahkan, ia bilang pekerja seni seperti artis pun sering tersandung masalah seperti ini. Makanya, ada baiknya Wajib Pajak yang punya lebih dari satu pekerjaan bisa terbuka mengenai kondisi keuangannya ke pihak pemberi kerja. 

“Misal, ada masyarakat yang memiliki honor di luar penghasilan pokoknya dan menerima bukti potong pajak juga. Namun, kadang pemotongannya tidak akurat, karena si pemberi kerja tidak tahu berapa tarif yang akan dipotong, jadi mereka memotong dengan angka terendah saja, yakni 5 persen,” ungkap Wahyu. 

Karenanya, meski perhitungan pajak sudah ditangani oleh pemberi kerja, tetap saja masyarakat harus paham akan perhitungan pajaknya untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang tak terduga. 

Crosscheck (cek ulang) bukti pemotongan pajak itu sangat bagus, terutama untuk memeriksa apakah masalah status PTKP-nya masih sama atau tidak, tarif pajaknya sama atau tidak,” pungkasnya. 

sumber : cnnindonesia.com

 

Dinas Pajak Sebut Kenaikan NJOP Tidak di Semua Wilayah DKI

 Jakarta – Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafrudin mengatakan, Pemprov telah menaikan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Kenaikan itu menurut dia tidak merata di setiap kawasan atau zonasi.

Menurut Faisal, Kenaikan NJOP itu disesuaikan dengan hasil survei pasar.

“Nah kenaikan itu kita lakukan berdasarkan zonasi juga. Kita kan prinsip keadilan,” kata dia di Balai Kota Jakarta, Kamis 19 Juli 2018.

Faisal mengatakan apabila ada wajib pajak yang mendapati besaran PBB miliknya meningkat, diperkirakan karena daerah itu adalah daerah komersial.

“Jadi memang tidak semuanya naik. Kenaikan itu kita lakukan di wilayah komersial atau akan menjadi wilayah komersial,” jelasnya.

Contoh wilayah yang NJOP-nya mengalami kenaikan adalah Jagakarsa, kenaikan di sana menyesuaikan dengan wilayah tetangganya.

“Kami sesuaikan, sesuaikan dengan harga yang sama dengan daerah perbatasannya contoh kami sesuaikan dengan harga di Cilandak dan Pasar Minggu, nah itu kami survei berdasarkan harga pasar dan plus juga dengan perkembangan ekonomi daerah,” jelasnya.

 

sumber : liputan6.com