Domestic Taxation

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot)

Bukti Potong Elektronik atau yang biasa dikenal dengan (E-Bupot) PPh 23/26 telah mengalami perubahan mulai dari Maret 2022 menjadi e-Bupot Unifikasi. e-Bupot Unifikasi ini merupakan aplikasi berbasis situs online DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong/Pungut untuk PPh Pasal 23/26, Pasal 22, Pasal 15 dan Pasal 4 Ayat (2), sekaligus melaporkannya dalam SPT Unifikasi. …

Cara Pembuatan Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Read More »

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023

Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum akhir tahun 2023. Validasi ini diperlukan untuk persiapan perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit. DJP telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP sejak pertengahan 2022 yang dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2023. …

Imbauan DJP kepada Wajib Pajak Badan untuk Segera Validasi NPWP Sebelum Akhir 2023 Read More »

Memahami Konsep Pajak Worldwide Income

Sitem pajak worldwide diterapkan oleh banyak negara, termasuk negara-negara yang mempunyai skala ekonomi terbesar di dunia. Negara yang menganut sistem pajak worldwide akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) negara tersebut, tanpa memperhatikan penghasilan itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia juga menganut sistem worldwide …

Memahami Konsep Pajak Worldwide Income Read More »

Pengembalian Pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah

Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Wajib Pajak ini merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan …

Pengembalian Pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Read More »

Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu

Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria tertentu …

Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Read More »

Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu

Pengembalian pendahuluan merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan sebagaimana tertera dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada 3 Wajib Pajak, salah satu diantaranya adalah Wajib Pajak Persyaratan Tertentu. Wajib Pajak Persyaratan Tertentu adalah Wajib Pajak yang …

Pengembalian Pendahuluan untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Read More »

Aspek PPN atas Emas Perhiasan

Di Indonesia, emas masih menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Emas dianggap relatif aman karena nilainya stabil di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Hal ini terbukti saat turunnya tingkat ekonomi di indonesia saat pandemi covid melanda, nilai emas justru meningkat dan sempat mencapai nilai tertinggi. Pemerintah telah mengeluarkan …

Aspek PPN atas Emas Perhiasan Read More »

Ketentuan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

Ketentuan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2022 (PMK 61/2022). Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha. Bangunan yang menjadi objek PPN KMS adalah bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan …

Ketentuan PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) Read More »

Permohonan Pembahasan Quality Assurance dalam Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 No 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, menjelaskan Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib …

Permohonan Pembahasan Quality Assurance dalam Pemeriksaan Pajak Read More »

Mengenal apa itu Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

Dinamisasi merupakan perhitungan kembali angsuran PPh Pasal 25  terhadap Wajib Pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan profit yang signifikan pada tahun berjalan. Seperti apa yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan, bahwa dinamisasi ini dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang profitnya turun signifikan atau sebaliknya. Sri Mulyani juga menuturkan bahwa kegiatan dinamisasi ini akan berdampak …

Mengenal apa itu Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Read More »

Whatsapp Us
💬 Need Consultation ?
Hello, Can TBrights help you?