• Let Us Solve
  • Your Tax & Business Rights

Domestic Taxation

Pengusaha Tagih Pangkas Pajak,Ini Jawaban Sri Mulyani

Jakarta – Pengusaha menagih janji pemerintah untuk bisa memangkas pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Pengusaha meminta pemerintah merealisasikan rencana pemangkasan pajak tersebut.

Lantas apa kata jawaban pemerintah? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejatinya tarif PPh diatur dalam Undang-Undang (UU). Proses untuk revisi sedang dibahas bersama DPR.

Di sisi lain, pembahasan UU tersebut berada di wilayah legislatif alias DPR.

“Jadi penurunan tarif hanya dimungkinkan kalau melakukan revisi UU PPh yang sekarang sudah dipersiapkan oleh kita. Kita tentu masukan dalam daftar legislasi di DPR. Di DPR sekarang sesudah ini akan fokus bisa jalankan fungsi legislasi secara lebih cepat sehingga kita bisa segera bahas,” kata Sri Mulyani di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Sri Mulyani pun mengatakan saat ini pemerintah masih terus membahas revisi UU tersebut dengan DPR. Dia bilang semua masih dalam proses.

“Kita menyiapkan RUU nya dan kita terus berdiskusi untuk supaya proses legislasi yang sekarang sedang di DPR. kami masih ada RUU KUP dan kemarin RUU PNBP sudah selesai. Kita berharap untuk DPR menyelesaikan,” tuturnya.

sumber : detik.com

Tanggapan Sri Mulyani soal Pajak Korporasi Belum Turun

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sudah mendapat permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penurunan pajak korporasi.

Dia menyebut, proses penurunan pajak ini sudah digodok dan sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Beliau (Presiden) memang sudah meminta ya, kita waktu itu juga sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh memang dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh,” ujar dia saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

“Jadi, proses untuk pembuatan RUU ini kita dari sisi persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan, kita juga sudah membuat beberapa hitungan, preparation nya dan tentu proses legislasinya harus didorong. Karena kan sekarang ini kita masih juga mencoba untuk push reform UU KUP, UU PPH,dan UU PPN, yang UU KUP sekarang sudah ada di DPR,” sambungnya. 

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong DPR agar mempercepat penyelesaian undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) sebagai bagian dari proses penurunan pajak koorporasi. Kemenkeu secara khusus juga akan membawa rencana ini saat rapat kabinet. 

“Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa,” tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pada periode ini pemerintah cukup banyak melakukan berbagai pekerjaan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Meski demikian, penurunan pajak koorporasi tetap akan menjadi prioritas. 

“Karena sekarang ini  sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan, jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan yang disampaikan Bapak Presiden selama ini kita sudah siapkan juga,” tandasnya. 

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Dalam 10 Tahun, Penerimaan Pajak Tak Pernah Capai Target

Jakarta – Langkah pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi Rp 1.577,6 triliun tidak tepat. Sebab, bila berkaca pada 2018 lalu penerimaan pajak di bawah yang ditargetkan.

Diketahui, penerimaan pajak pada 2018 hanya mencapai Rp 1.315,9 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.424 triliun.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdani, menyatakan bahwa sejak 2019 penerimaan pajak tidak pernah mencapai target.

“Target pajak tidak (dipikirkan) dari awal dibuat. Kenapa? Karena 2018 target pajak tidak tercapai katakanlah 90 persen. Target tahun ini naik 16 persen dari tahun kemarin yang target tahun kemarin tidak tercapai,” katanya dalam diskusi urgensi reformasi pajak di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Ajib mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menaikan target penerimaan pajak dalam jumlah besar yang mencapai 16 persen. Jika memang ingin menaikkan seharusnya diperhitungkan dengan benar. Paling tidak mempertimbangkan dari target pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Secara hitung-hitungan apabila melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi target pajak dinaikan cuma 8 persen harusnya,” katanya.

Dirinya pun khawatir penerimaan pajak tahun ini tidak tercapai seperti tahun lalu. Dampaknya, pemerintah bakal semakin gencar melakukan intensifikasi pajak mendekati akhir penutupan.

“Target pajak tahun ini dinaikan kira kira 16 persen. Jangan sampai setengah tahun terakhir mereka melakukan intensifikasi,” imbuhnya

Di samping itu, rasio penerimaan pajak sendiri pada PDB juga masih tergolong kecil. Bahkan hanya berkisar antara 10-12 persen dari PDB.

Artinya, potensi penerimaan negara dari pajak masih bisa lebih besar. Apalagi jika melihat perbandingan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, rasio tersebut masih di bawah rata-rata yakni sebesar 15 persen dari PDB.

“Kalau PDB bisa diukur. PDB tidak pernah lebih dari 12 persen tahun kemarin 11 persen dan itu tdak sampai bahkan 10 persen lebih,” pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Tingkatkan Rasio Pajak Hingga 16 Persen Butuh Waktu Lama

Liputan6.com, Jakarta Janji calon presiden (capres) Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio pajak menjadi 16 persen dinilai membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya Indonesia minimal membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai target tersebut.

Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, kenaikan rasio pajak yang cukup signifikan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu 1-2 tahun. Sebab, berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi.

“Yang perlu ditanya, dia butuh waktu berapa lama. Kalau dalam waktu 1-2 tahun tidak mungkin karena akan mendistorsi perekonomian,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti dikutip Senin (1/4/2019).

Menurut dia, kenaikan rasio pajak yang tinggi akan berdampak pada sektor swasta sebagai pembayar pajak. Oleh sebab itu, untuk menaikan rasio pajak perlu berhati-hati dan bertahap.

“Itu namanya kan mengekstraksi sumber daya sektor privat untuk diambil publik, ekonominya nanti malah kontraksi. Tapi kalau itu jangka panjang, ya butuh target 5 tahun misalnya. Saya kira dikasih waktu 5 tahun, minimal 5 tahun ya bisa,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Yustinus, yang paling penting yaitu apa strategi yang disiapkan untuk mencapai kenaikan rasio ini. Sehingga tidak membuat resah para pelaku ekonomi.

‎”Iya, sekarang yang perlu diuji itu strateginya, semua orang bisa bilang ingin menaikkan, tetapi yang penting caranya apakah akan mendistorsi ekonomi atau tidak, itu yang perlu diuji,” tandas dia.

SUMBER : liputan6.com

Sri Mulyani Batalkan Pajak e-Commerce, Ini Kata Bos Tokopedia

Jakarta – CEO Tokopedia William Tanuwijaya merespons positif keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membatalkan pajak e-commerce. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah mendengar masukan industri.

“Tentunya apresiasi sekali bahwa pemerintah selalu dengarkan saran dan masukan pemain industri. Dengan ada penarikan ini akan ada ruang dan waktu untuk industri, asosiasi dan pemerintah dan semua stakeholder untuk mengkaji pendekatan terbaik seperti apa,” ujar William saat ditemui di sela-sela acara Thinkubator, di Gedung Transmedia, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Meski demikian, William mengatakan ada asumsi tidak tepat bahwa pengguna platform e-commerce tidak bayar pajak. Dia bilang hal tersebut mesti diluruskan/

Padahal menurutnya, semua platform online selama ini pun membayar pajak. Ada pula merchant alias pedagang pada platform online yang menurut William juga tetap membayar pajak.

“Sebenarnya banyak salah paham asumsi pemain online tidak bayar pajak, asumsi yang salah itu harus diluruskan selama ini platform online bayar pajak kok. Harusnya tidak ada asumsi seperti itu, yang platform besar itu kan memang memperkerjakan banyak karyawan pasti bayar pajak,” terang William.

“Demikian juga merchant yang bergabung, semua syarat dan ketentuan pasti mewajibkan mereka juga bayar pajak,” sambungnya.

Dia menambahkan harapannya pendapatan negara meningkat sehingga bisa membiayai kebijakan yang mendukung perkembangan e-commerce di tanah air, contohnya pembangunan infrastruktur.

“Tentu kami harapkan agar pendapatan negara terus meningkat, dengan pendapatan meningkat infrastruktur bisa dibangun, logistik lebih cepat maka pemain online pun makin nyaman,” kata William.

Fitur anyar Tokopedia

William juga menjelaskan fitur Tokopedia terbaru berupa Smart House dan Smart Logistic dalam menunjang kemudahan bertransaksi, terutama bagi para pedagang dari luar Jawa. Dengan teknologi tersebut pedagang e-commerce di luar Pulau Jawa bisa mengirim produk lebih cepat kepada pembeli di Jawa.

William menyebutnya teknologi sebagai fitur buka cabang.

“Nah dengan begini semua masyarakat Indonesia bisa punya cabang di manapun dengan harga murah tanpa buka toko dan lain-lain. Dia bisa menjangkau ke seluruh Indonesia dan bisa kirim barang di hari itu juga,” ungkap William.

William mencontohkan misalnya ada produk di Aceh harganya murah namun ongkos kirimnya apabila pembeli di Jakarta bisa lebih mahal dari harga produknya, namun lewat fitur Smart House dan Smart Logistic transaksi akan lebih mudah dan memangkas ongkos kirim.

“Misalnya kita contohkan ada produk kripik pisang di Aceh produk bagus harga Rp 12 ribu, kita cek di aplikasi bintang lima. Mau kita coba beli di Jakarta, tapi ongkos kirimnya lebih besar dari harga kripiknya, tentu kita nggak mau beli,” jelas William.

sumber : finance.detik.com

DPR Dorong Percepatan Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, parlemen sedang dalam proses pembahasan dan sudah masuk dalam prioritas revisi undang undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Sudah masuk dalam prioritas dalam revisi undang-undang KUP, ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara,” ujar Bambang di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Dia mengatakan, dalam hal ini DPR bertanggung jawab langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tengah memperhitungkan parameter yang lebih terukur dalam meningkatkan penerimaan pajak.

“Ada pasal-pasal yang mengatur tentang pemisahan Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan penerimaan negara. Itu kan janji kampanye Presiden Jokowi 2014 yang belum sempat diwujudkan. Ini sedang kita bahas di DPR karena kita melihat pembentukan badan yang lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan negara,” jelasnya.

Bambang mengungkapkan, ada kendala yang dihadapi oleh DPR dalam pembahasan aturan ini. Misalnya, DPR termasuk MPR sedang melakukan tugas negara untuk menyukseskan agenda nasional yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

“Sama juga dengan pemerintah, sehingga mungkin dalam waktu 1-2 minggu ini ada sedikit penurunan kegiatan karena semua anggota dan beberapa Kementerian fokus di daerah-daerah. Kami sendiri Kamis besok untuk menutup masa sidang sampai nanti pilpres, karena kami punya tanggung jawab menyukseskan agenda nasional ini,” jelasnya.

Dia berharap bisa menyelesaikan pembahasan ini secepatnya sebelum masa jabatan berakhir. “Kami harap sebelum jabatan berakhir Badan Penerimaan Negara ini bisa terbentuk agar semua program Presiden Jokowi bisa terwujud,” tegasnya.

sumber :ekbis.sindonews.com

Jokowi Minta PPh Badan Turun, Sri Mulyani Sebut Masih Dalam Proses

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pajak korporasi alias Pajak Penghasilan (PPh) Badan segera diturunkan. Namun hingga saat ini hal tersebut belum kunjung rampung, sehingga Jokowi sempat mempertanyakan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurutnya pengusaha sudah sangat menantikan aturan tersebut agar dikeluarkan untuk memudahkan dalam berbisnis. Menjawab permintaan tersebut, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, aturan tersebut masih dalam proses yang tidaklah mudah.

“Beliau (Jokowi) memang sudah meminta, kita waktu itu sudah dalam prosesnya menyampaikan kepada bapak mengenai langkah yang harus dilakukan. Untuk penurunan PPh memang dibutuhkan perubahan undang-undang, undang-undang PPh,” jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Sambung dia menambahkan, penurunan PPh badan tidak bisa dilakukan secara instan. Sebab, harus ada beberapa perubahan pada Undang-Undang PPh Badan yang mana membutuhkan persetujuan DPR-RI.

“Jadi, kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. Jadi proses untuk pembuatan RUU ini, dari sisi kita yakni persiapan naskah akademisnya sudah dilakukan,” papar Sri Mulyani.

Selain itu, beberapa perubahan undang-undang ini juga nantinya akan dilakukan bersamaan dengan reformasi perpajakan. Beberapa reformasi perpajakan yang akan dilakukan sendiri meliputi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU PPh, dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Kita sudah membuat beberapa hitungan seperti PPh dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap. Tapi nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan rate-nya akan seperti apa,” terang Mantan Direktur Bank Dunia tersebut.

sumber : sindonews.com

Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.

“Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kita kelas menengah dan atas meningkat, tapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah,” ujar Aviliani di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Aviliani mengatakan, jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terus meningkat baik dari sisi pekerja formal dan informal. Dari sisi informal, di Indonesia sudah banyak pekerja baru seperti youtuber yang memiliki penghasilan fantastis.

“Pekerja informal semakin banyak. Potensi pekerja informal dengan pendapatan besar seperti youtuber cukup besar di Indonesia. Misalnya Atha Halilintar, penghasilannya berapa itu,” jelasnya.

Aviliani melanjutkan, kepatuhan pembayaran pajak PPh Badan Usaha juga masih rendah karena sistem pelaporan yang menganut self assesment atau melapor sendiri pendapatan pajaknya. “Kenapa PPh Badan masih rendah? Karena negara kita sistem pelaporannya butuh kesadaran sendiri atau self assesment,” katanya.

Ke depan, Aviliani menambahkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak perlu ditingkatkan. Sebab, dengan pajak negara dapat meningkatkan pendapatan sehingga akan mengurangi defisit APBN dan mengurangi ketergantungan terhadap utang dalam rangka pembiayaan.

“Kita bisa mengurangi defisit APBN kita kalo semua orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP nya membayar pajak, juga perusahaan harus bayar pajak dengan jujur. Pembayaran pajak itu tanggung jawab, itu juga bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap utang,” tandasnya.

sumber :liputan6.com

Sri Mulyani Minta Masyarakat Lapor SPT Pajak Sebelum 31 Maret

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan mereka sebelum 31 Maret. Ia bahkan mengimbau, pelaporan dilakukan sedini mungkin tanpa harus menunggu batas waktu pelaporan 31 Maret habis.

Sri Mulyani mengatakan pelaporan dini bisa menekan emosi masyarakat yang terdesak oleh batas waktu pelaporan SPT. Selain itu, pelaporan dini juga diperlukan untuk mempermudah tugas administrasi pegawai pajak.

“Karena tahun lalu, saya ke kantor pajak dan hingga jam terakhir. Kasihan mereka harus mengisi. Kadang-kadang mereka panik hingga menyebabkan suasana wajib pajak menjadi tidak nyaman,” katanya seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/3).

Sri Mulyani mengatakan melaporkan SPT sekarang cukup meudah. Saat ini tugas pembayaran dan pelaporan pajak sudah dimudahkan melalui pembayaran secara daring lewat e-biling serta pelaporan elektronik lewat e-filing.

Dua layanan tersebut kata Sri Mulyani dapat membuat wajib pajak melakukan kewajiban pajak secara efisien, tepat waktu, serta mampu mengurangi beban administrasi dan emosional. Dengan pembenahan layanan tersebut, ia mengharapkan tingkat kepatuhan pembayaran maupun pelaporan SPT dapat makin meningkat.

“Dengan kemudahan ini, maka tingkat kepatuhan akan meningkat, karena tidak ada alasan dan kemudahan betul-betul diperbaiki,” katanya.

Selain itu, ia memastikan otoritas pajak akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan yang disertai dengan tindakan guna menjaga integritas jajaran maupun sistem.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak pada 2018 mencapai 12,5 juta SPT yang terdiri atas 9,87 juta OP karyawan, 1,82 juta OP non karyawan dan 854.300 OP Badan.

Sementara itu, realisasi sementara pelaporan SPT PPh Tahunan hingga awal Maret 2019 sudah mencapai kisaran tiga juta SPT.

sumber : cnnindonesia.com

Sudah Berhenti Kerja, NPWP Harus Dihapus?

Liputan6.com, Jakarta – Apakah saat ini Anda sudah berhenti bekerja dan sudah tidak memiliki penghasilan tetap, namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih tetap ada, apakah masih perlu melaporkan SPT Pajak? ataukah harus menonaktifkan NPWP bahkan menghapusnya?

Mau tahu jawabannya?

Konsultan pajak, Citasco menjelaskan jika Anda tidak bekerja itu berarti Anda tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Pajak karena tidak mempunyai penghasilan yang melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tidak hanya itu saja, dalam situasi ini Anda juga tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP. Namun, jika sudah terlanjur memilikinya maka ada dua cara yang harus dipilih, menghapusnya atau mengganti status Wajib Pajak (WP).

Jika Anda berpikir bahwa ke depannya akan memiliki penghasilan melebih batas PTKP, maka ada baiknya pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk di ganti status wajib pajaknya menjadi wajib pajak non-efektif. Ini untuk menghindari sanksi atau denda.

Namun jika Anda tidak memiliki niat kembali untuk bekerja, maka ada baiknya untuk meminta penghapusan NPWP yang saat ini dimiliki ke KKP di mana Anda terdaftar

sumber : liputan6.com